Menkeu: Belanja APBN 2023 dioptimalkan untuk pendidikan dan perlinsos

Prioritas belanja pendidikan diberikan kepada penyaluran Bantuan Operasi Perguruan Tinggi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial (perlinsos).

“Prioritas belanja pendidikan diberikan kepada penyaluran Bantuan Operasi Perguruan Tinggi atau BOPTS. Di bidang perlindungan sosial, belanja diprioritaskan untuk menyalurkan kartu sembako Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dan Kartu Prakerja,” kata Menkeu saat menyampaikan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi DPR atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya BOPTS, ia menuturkan bahwa anggaran belanja pada sektor pendidikan juga digunakan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar yang diberikan untuk 18,1 juta siswa serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 916.827 mahasiswa.

Anggaran tersebut juga digunakan untuk menyalurkan tunjangan profesi bagi 2,2 juta guru non-PNS, tunjangan khusus insentif bagi 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non-PNS.

“Tentu yang PNS sudah masuk seluruhnya dalam belanja pegawai,” jelas Sri Mulyani.

Sedangkan anggaran di bidang perlindungan sosial digunakan untuk menyalurkan BLT El Nino untuk 18,8 juta keluarga penerimaan manfaat serta melaksanakan program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta.

Selain pada bidang pendidikan dan perlindungan sosial, Menkeu menyatakan bahwa realisasi belanja APBN 2023 juga dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan.

“Pemerintah menunjukkan perhatian khusus terhadap sektor ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah memberikan berbagai program dukungan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Dukungan tersebut antara lain penyaluran subsidi pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga terjangkau serta program bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat.

Pemerintah juga membangun sarana produksi, bendungan, serta saluran irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada musim kemarau dan saat terjadi El Nino.

“Pemerintah menyediakan juga pembiayaan murah untuk petani melalui fasilitas subsidi bunga KUR sebesar Rp2,6 triliun ditujukan agar akses permodalan bagi petani dapat dijamin, terutama difokuskan pada sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan industri pengolahan,” imbuhnya.

Baca juga: Menkeu catat belanja pemerintah capai Rp1.170,8 triliun per Juli
Baca juga: Kemenkeu: APBN 2024 belanja yang dinikmati langsung oleh masyarakat