Kementerian PU siapkan 125 satgas tanggap bencana

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengesahkan sebanyak 125 Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Angkatan III dan IV untuk memberikan bantuan tanggap darurat saat terjadi bencana di seluruh wilayah Indonesia.

"Tahun (2014) ini Ditjen Cipta Karya bekerja sama dengan Komando Daerah Militer Jaya Resimen Induk (Rindam Jaya) melatih Satgas Tanggap Darurat Bencana sebanyak 125 personel," kata Sekretaris Ditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar dalam rilis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pendidikan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya guna membentuk karyawan yang memiliki sikap mental yang tanggap dan terlatih.

Selain itu, lanjutnya, para anggota Satgas Tanggap Darurat Bencana juga diharapkan mampu menjadi pemimpin dalam menangani situasi darurat atau bencana alam.

Satgas Tanggap Darurat Bencana Ditjen Cipta Karya Angkatan III dan IV berlatih di bawah Komando Rindam Jaya selama 12 hari, termasuk berlatih menghadapi medan berat Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat.

Materi yang diajarkan dalam pelatihan tersebut antara lain, bela negara, pembinaan disiplin, PBB, navigasi darat, wawasan kebangsaan, pembinaan motivasi, sistem pengamanan, "mountainering", dan mobilisasi udara.

Sebagaimana diberitakan, penurunan risiko bencana penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara, demikian dikatakan Profesor Stefano Tsukamoto dari Osaka University dalam acara "Global Conference" Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang diadakan di Universitas Budi Luhur, Jakarta, Senin (24/3).

"Satu negara, terutama yang berpotensi dilanda bencana alam seperti Jepang dan Indonesia, tidak bisa mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tanpa memikirkan agenda penurunan risiko bencana. Penurunan risiko bencana adalah salah satu upaya untuk menjaga pembangunan negara yang berkelanjutan," kata Tsukamoto yang juga bekerja sebagai relawan bencana selama 18 tahun terakhir.

Menurut dia, kehancuran pascabencana mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Tidak hanya pemerintah yang harus membayar harga mahal pascabencana, masyarakat pun dibuat rugi karena kehilangan mata pencaharian dan kesulitan akses terhadap pangan.

Ia mengimbau pemerintah Indonesia memasukkan agenda penurunan risiko bencana dalam merumuskan agenda ekonomi pemerintah ke depan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama Januari 2014 telah terjadi 203 bencana di berbagai daerah di Indonesia.

"Selama 1-31 Januari 2014 ada 203 kejadian bencana dengan 178 korban meninggal dunia," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Selain itu, BNPB juga mencatat terdapat 1,2 juta pengungsi akibat berbagai bencana alam yang terjadi.

***3*** (Tz.M040*A051)

Chandra HN

(T.M040/B/C004/C004) 03-04-2014 12:06:51