Jangan sampai kita tunduk pada perintah negara lain untuk mengorbankan nilai-nilai dan prinsip hukum internasionalBanjarmasin (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi optimistis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH-ULM) bis menjadi pencetak diplomat ulung pada masa depan yang memberikan kontribusi dalam diplomasi politik luar negeri RI.
"Saatnya ULM bisa mencetak lebih banyak sumber daya diplomat yang mumpuni, saya percaya itu bisa dilakukan," kata Menlu Retno saat kuliah umum secara daring bertemakan "10 Tahun Perjalanan Diplomasi Indonesia: Diplomasi Indonesia dan Hukum Internasional" di FH-ULM di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.
Dia menyatakan generasi diplomat harus lebih banyak lahir dari perguruan tinggi, termasuk ULM sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Pulau Kalimantan.
Apalagi diplomasi politik luar negeri, lanjutnya, sangat penting dalam perjalanan Indonesia terkait hubungan dengan bangsa lain di seluruh dunia. Karena itu pihaknya terus berupaya mendekatkan kebijakan politik luar negeri RI dengan mahasiswa dan sivitas akademika.
Baca juga: Menlu paparkan diplomasi politik LN di hadapan mahasiswa UP
Dalam materinya, Menlu menyampaikan dari tahun ke tahun tantangan menjalankan politik luar negeri bukan semakin mudah, namun semakin berat lantaran dunia tidak sedang baik-baik saja.
Dia menyebut dampak COVID-19 masih terasa dan persaingan antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini telah menyebabkan kesulitan bagi dunia untuk menyelesaikan tantangan dan masalahnya.
Menlu menilai banyak negara tidak menghormati hukum internasional yang menyebabkan respek menjadi sulit.
Seandainya semua negara dunia menghormati hukum internasional secara konsisten, kata dia, maka Palestina akan merdeka dan tidak ada 40 ribu lebih orang di Gaza terbunuh dalam 10 bulan terakhir.
"Jangan sampai kita tunduk pada perintah negara lain untuk mengorbankan nilai-nilai dan prinsip hukum internasional," ucap Menlu.
Baca juga: Kemenlu edukasi mahasiswa terkait diplomasi pelindungan WNI
Sementara Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemlu) L. Amrih Jinangkung yang hadir langsung menyampaikan mengenai "Making & shaping International Norms, The Indonesian way. Diplomasi Kedaulatan dan Diplomasi Ekonomi sebagai Points to Ponder".
Bagi mahasiswa, kata dia, harus memahami sumber hukum internasional , perjanjian internasional, prinsip hukum umum, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana terkemuka.
Adapun Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Luar Negeri Kemlu Syahda Guruh Langkah Samudera menyampaikan perihal diplomasi ekonomi di tingkat ASEAN, ASEAN plus dan bilateral.
Dalam sambutannya Dekan FH-ULM Achmad Faishal menyampaikan kebutuhan generasi yang mumpuni dalam diplomasi politik luar negeri harus sudah ditumbuhkan dan dibangun sedari dini untuk menjadi diplomat pada masa mendatang.
"Kami berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah menempatkan FH-ULM untuk dapat menjadi bagian dari peningkatan sumber daya manusia diplomatik RI," ucapnya.
Baca juga: Kemlu soroti peran vital mahasiswa dalam hubungan Indonesia-Australia
Pewarta: Firman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
