Menkeu sebut optimalisasi pembiayaan bantu jaga rasio utang pada 2023

Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah menjaga rasio utang terkendali selama Tahun Anggaran 2023 dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang melalui Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Pemerintah mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Risiko utang pemerintah pada 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali,” ucap Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 39,7 pada 2022 menjadi 39,2 persen pada 2023.

Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara anggota ASEAN maupun G20 dengan rasio utang terendah.

Ia mengatakan bahwa pemerintah menggunakan SILPA untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban pemerintah.

Sedangkan SAL dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional dan kewajiban yang tertunda.

“SAL juga digunakan untuk menstabilkan yield (imbal balik) SBN (Surat Berharga Negara) agar kita tidak terdampak saat dinamika market atau pasar surat berharga bergejolak akibat dampak global,” kata Sri Mulyani.

Ia menuturkan bahwa penggunaan SAL Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp35 triliun, sehingga tersisa SILPA senilai Rp19,38 triliun.

Pihaknya mencatat bahwa angka tersebut turun signifikan dibandingkan penggunaan SAL tahun sebelumnya yang mencapai Rp130,6 triliun.

“Penurunan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR agar APBN menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan besaran SILPA yang optimal,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, sisa anggaran yang belum digunakan menjadi sumber pembiayaan serta cadangan likuiditas (liquidity buffer) untuk APBN pada tahun berikutnya.

Baca juga: Menkeu bakal temui Kepala Badan Gizi Nasional untuk bahas anggaran
Baca juga: Menkeu memaparkan sejumlah prestasi pemerintah dalam LKPP TA 2023
Baca juga: Menkeu: Anggaran pemilu terealisasi 71,9 persen