Pemilu 2014 peluang besar kembalikan ekonomi kerakyatan

Pemilu 2014 ini merupakan momentum kuat untuk memperkuat perekonomian nasional kita yang berbasis ekonomi kerakyatan, dengan cara memilih pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyatnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menilai pemilu 2014 menjadi peluang besar bagi rakyat Indonesia untuk mengembalikan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

"Pemilu 2014 ini merupakan momentum kuat untuk memperkuat perekonomian nasional kita yang berbasis ekonomi kerakyatan, dengan cara memilih pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Hal ini penting dilakukan karena sekarang ini bangsa kita sangat ketergantungan dengan impor," ujar Burhanuddin Abdullah dalam diskusi Platform Ekonomi Indonesia Pasca 2014 Dalam Menghadapi Persaingan Global, di Jakarta, Rabu.

Burhanuddin Abdullah menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan bagi bangsa ini. Menurut dia, ekonomi yang berbasis kerakyatan terbukti ampuh menyejahterakan perekonomian bangsa pada masa lampau.

Dia menekankan saat ini telah terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana satu persen dari total penduduk Indonesia menguasai mayoritas lahan di negeri ini akibat adanya kapitalisasi serta tidak berjalannya pemerataan ekonomi.

"Akibatnya banyak rakyat yang terlunta-lunta, dan itu akan berlanjut hingga jangka panjang jika pemimpin ke depan tidak segera mengembalikan ekonomi kerakyatan itu," ujar dia.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini juga kerap tidak memiliki kapasitas politik untuk mengimplementasikan kebijakan. Akibatnya kebijakan hanya bergaung dalam seminar-seminar besar yang diselenggarakan.

"Dari sisi perbankan saja saat ini bank itu selalu disetir oleh pasar, jadinya keberpihakan untuk pertanian kecil," kata dia.

Sementara itu ketika ditanya sosok pemimpin ideal yang memiliki kapasitas mengembalikan ekonomi kerakyatan Burhanuddin menyatakan hal itu ada pada diri Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, kata dia, Prabowo Subianto berani membuat kontrak politik secara tertulis kepada masyarakat.

"Sejauh ini hanya Prabowo yang mau menyatakan janjinya secara tertulis, dan dia juga berjanji tidak akan impor," kata Burhanuddin. (*)