Menurutnya, konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas pilkada dan mencegah timbulnya konflik.
"Yang pertama jelas adalah konsolidasi, supaya KPU seluruh Indonesia satu visi, solid dalam menjalankan tugas kenegaraan ini," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menyadari bahwa menyamakan persepsi dan visi di antara petugas yang terlibat tidaklah mudah.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya bimbingan teknis yang kuat dan menyeluruh untuk memastikan semua petugas memahami aturan dan teknis pilkada.
"Mulai ketidaknetralan terjadi, ya. Mulai masalah, bisa dua, satu, tidak tahu aturan teknis, makanya perlu adanya bimbingan teknis," ujarnya.
Tito juga menyarankan agar KPU memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dan tegas untuk menjaga netralitas dan memastikan semua petugas bekerja dengan jujur dan adil.
Ia mengingatkan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, tapi harus tetap sesuai situasi dan kondisi lapangan.
Baca juga: Pelantikan gubernur terpilih direncanakan pada 7 Februari 2025
"Itulah saya mohon, dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini," tegas Tito.
Di lain sisi, dia mengungkapkan kesuksesan pilkada tak hanya bergantung pada KPU, tapi juga semua pihak.
Untuk itu, dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak sesuai tugas dan perannya masing-masing.
Tito mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
Hal ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.
"Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru (kasih tahu) aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah," ucapnya.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menyediakan anggaran pilkada.
Kemendagri terus memastikan pemerintah daerah (Pemda) agar segera memenuhi pembiayaan tersebut. Dirinya juga telah mengingatkan Pemda untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara, termasuk distribusi logistik.
Pemda juga diimbau membantu penyelenggara pilkada memverifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
"Nah, yang perlu kita (pemerintah) lakukan kami membantu KPUD, KPUD melakukan validasi, verifikasi di lapangan, orangnya ada enggak, dan lain-lain, apakah dia pindah, sudah jadi anggota TNI, Polri, pindah alamat, kemudian ada yang meninggal, dan lain-lain," tambah Tito.
Dia berharap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar. "Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun ini pengalaman pertama bagi kita," pungkasnya.
Sebagai informasi, acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Mendagri beri PLBN 4 catatan penting di HUT Ke-79 RI
Baca juga: Mendagri apresiasi upacara penurunan bendera di Kabupaten Alor NTT
Baca juga: Mendagri tekankan filosofi-peran penting posyandu layani masyarakat
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
