Mitigasi itu penting, kata Bey, karena semuanya harus siap terhadap perubahan cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi hingga berpotensi menyebabkan bencana dan mengganggu berlangsungnya tahapan pilkada.
"Meski perkiraan masih musim kemarau, antisipasi kalau ada hujan dan lain sebagainya, hujan ekstrem dan bencana lainnya agar disiapkan. Jadi mitigasi itu diperlukan," ujar Bey dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di depan Gedung Sate Bandung, Selasa.
Kegiatan apel yang berlangsung secara hibrid baik yang datang langsung ke Jalan Diponegoro, maupun melalui sambungan konferensi video itu, diikuti unsur Forkopimda Jabar, elemen TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta pemangku kepentingan lainnya baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepada penyelenggara pilkada di 27 kabupaten/kota, Bey juga berpesan agar berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak terus dimantapkan.
Mulai dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang harus terus dimutakhirkan mengingat pemilihan kepala daerah untuk kabupaten/kota maupun gubernur/wakil gubernur semakin dekat, yakni tanggal 27 November.
Selanjutnya, perlu dipastikan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pilkada agar siap dan pada kondisi yang baik.
"Pastikan DPT terupdate, kesiapan kotak suara dikawal, jangan sampai kekurangan kotak dan kertas suara," ujar Bey.
Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengungkap bahwa gelar pasukan hari ini, merupakan rangkaian operasi untuk mengecek persiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan.
"Sehingga diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan optimal guna menyukseskan pelaksanaan pilkada yang aman," ucap Akhmad.
Ia berujar bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para kepala pemerintahan sehingga perlu adanya jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai.
"Pada konteks inilah peranan Polri dalam mengawal dan mengamankan proses pilkada harus terlaksana secara optimal," katanya.
Menurut Akhmad, tantangan yang perlu diantisipasi, di antaranya peningkatan suhu politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik yang dapat menjurus kepada gangguan kamtibmas seperti polarisasi sosial, politik sosial agama, politik identitas, politik kampanye hitam, dan lain sebagainya.
"Demikian pula terhadap bentuk-bentuk kecurangan pilkada," ujar Akhmad.
Selanjutnya, sesuai dengan timeline Pilkada 2024, pada 25 September-23 November, akan dilaksanakan kampanye melalui pertemuan-pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan puncaknya, yaitu pemungutan suara pada 27 November.
Setiap tahapan pemilihan mempunyai kerawanan masing-masing sehingga diharapkan dapat berjalan aman, damai, dan sejuk.
"Maka Polri menggelar operasi dengan sandi Mantap Praja Lodaya 2024 dengan mengedepankan tindakan preventif yang didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum," ujar Akhmad.
"Kepada seluruh jajaran, saya ingatkan untuk menjaga netralitas Polri dalam melaksanakan pilkada serta meminimalkan segala tindakan kontraproduktif yang justru dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra Polri di mata masyarakat," tuturnya menambahkan.
Baca juga: BPBD Malang catat delapan kecamatan rawan bencana saat pilkada
Baca juga: KPU RI lakukan pendataan pemilih di daerah bencana Merapi
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
