Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah harus memberikan garansi (jaminan) kepada perbankan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, karena tanpa garansi mereka segan untuk melaksanakan proyek jangka panjang tersebut. "Perbankan akan melaksanakan program pembangunan infrastruktur di dalam negeri, namun harus ada jaminan dari pemerintah, karena tanpa jaminan program tersebut sulit dilaksanakan," kata Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan program pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang besar, karena itu perlu jaminan dari pemerintah sehingga pihak perbankan tidak ragu-ragu dalam membiaya pembangunan infrastruktur tersebut. Apalagi jangka waktu yang diperlukan cukup lama, sedangkan perbankan hanya bisa menempatkan dana dalam jangka waktu hanya tiga atau empat tahun (jangka pendek), katanya. Meski demikian, lanjut Kostaman Thayib, proyek itu bisa dilaksanakan dengan melakukan pinjaman sindikasi yang menyangkut banyak bank, sehingga risiko yang terjadi tidak begitu besar dan dapat dipikul bersama. Perbankan dalam hal ini siap memberikan dukungan, namun adanya ketentuan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka perbankan juga harus hati-hati dalam program proyek tersebut, ucapnya. Menurut dia, selama belum ada jaminan dari pemerintah, perbankan sulit untuk ikut aktif dalam program pembangunan infrastruktur, meski Indonesia saat ini sangat membutuhkan pembanguan insfrastruktur dalam waktu cepat. "Kami khawatir apabila terjadi masalah dan tanpa ada jaminan dari pemerintah, masalah itu akan memicu meningkatnya kredit bermasalah bank, " ujarnya. Ia mengatakan perbankan saat ini cenderung menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) lebih besar dan tetap memberikan kredit kepada dunia usaha, meski penyaluran kreditnya ke sektor tersebut agak berkurang. Hal ini disebabkan pelaku usaha cenderung masih hati-hati mengambil kredit baru, mengingat masih tingginya tingkat suku bunga, meski perbankan sudah menurunkan tingkat suku bunga pinjaman. Karena itu, pemerintah harus mempercepat dan meningkatkan belanja negara ke sektor yang produktif sehingga pertumbuhan ekonomi nasional makin berkembang dan perbankan makin giat mengucurkan dananya sehingga fungsi intermediasi perbankan meningkat, tuturnya. Perbankan, kata dia, selama ini kesulitan untuk memicu pertumbuhan infrastruktur karena masih belum adanya jaminan dari pemerintah. Padahal target penyaluran kredit perbankan mencapai Rp180 triliun lebih, naik dibanding tahun lalu yang tercatat Rp72 triliun lebih, katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
