"Kami mendapat informasi dari sejumlah daerah, adanya pendataan yang dilakukan caleg parpol lain dengan cara memfotokopi Kartu Keluarga atau KTP. Bahkan di dapil saya yang meliputi Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, sudah ada yang mengedarkan kupon atau girik, untuk ditukarkan dengan sejumlah rupiah pasca pencoblosan," katanya dalam pesan rilis yang diterima Antara, Rabu.
Karenanya PPP mendesak kepada Bawaslu untuk menyiagakan seluruh aparatnya mengantisipasi dan memproses secara tegas kemungkinan dilakukannya "serangan fajar".
Ia menambahkan minimnya parpol menggelar kampanye terbuka dan sepinya kehadiran massa pada sejumlah kampanye terbuka juga terasa mengindikasikan adanya politik uang.
"Pengecekan kami pada kampanye terbuka sejumlah parpol yang cukup banyak dihadiri massa menunjukkan mereka massa bayaran, bukan massa militan" Kata Romi yang juga caleg DPR RI.
Ia menambahkan, "Adapun PPP sendiri sukses menggelar sejumlah kampanye terbuka yang dihadiri massa militan, seperti di Surabaya, Jogja, Magelang, Banyumas, Banjarmasin, Makassar, dan Tangsel. Kami juga menggelar kampanye simpatik di beberapa titik seperti Jakarta dan Kebumen utk membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat."
Namun demikian, dibandingkan tahun 2009, kampanye terbuka dan maraknya atribut caleg jauh berkurang. "Yang kami khawatirkan, senyapnya kampanye terbuka mengindikasikan akan maraknya politik uang di beberapa hari menjelang pileg beberapa hari mendatang," katanya.
Ia menambahkan, dirinya juga telah memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam sejumlah kampanye dialogis yang dilaksankannya bahwa politik uang hanya akan menghilangkan peluang rakyat untuk mendapatkan haknya.
"Yaitu peluang rakyat mendapatkan hak terpenuhinya aspirasi selama 5 tahun ke depan. Karena caleg yang mendapatkan kursinya dengan membeli, dipastikan secara moril tidak akan pernah ingat dan kembali ke konstituennya utk menghimpun aspirasi," katanya.(*)
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
