Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak mengenal istilah kudeta, mengingat TNI sangat menjunjung tinggi penegakkan demokrasi. "Seluruh komponen bangsa termasuk TNI, telah sepakat untuk melaksanakan tata pemerintahan demokratis yang berlaku di negara kita," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam, menanggapi aksi kudeta yang dilancarkan militer Thailand. Dalam kaitan itu, katanya, TNI juga menghormati pemerintahan otoritas sipil yang dipilih secara mayoritas dan demokratis oleh rakyat. "TNI tidak bisa berbuat seenaknya, tetapi harus sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku yang disepakati oleh pemerintah dan parlemen," katanya menegaskan. Tidak itu saja, prinsip-prinsip demokratisasi seperti penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghormati otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, sejalan dengan reformasi internal TNI. "Dengan begitu, sangat tidak mungkin TNI melakukan kudeta karena hal itu akan bertentangan dengan kesepakatan bersama dengan seluruh komponen bangsa ini, dan pasti itu tidak didukung oleh rakyat," kata Djoko. Seperti diketahui Thailand telah terseret dalam krisis politik yang dalam sejak sembilan bulan terakhir, di mana ketegangan meningkat antara tentara, polisi, kerajaan dan pemerintah. Para pemimpin militer Thailand beberapa waktu lalu berjanji mereka tak akan terlibat dalam percaturan politik. Namun, terjadinya 23 kali kudeta selama 74 tahun sejarah politik Thailand, membuat rakyat skeptis bahwa militer benar-benar tak ingin terlibat. Kudeta terakhir yang dilakukan militer terjadi 15 tahun lalu. Rakyat Thailand mulai khawatir ketika pekan lalu beberapa tank mulai "berjalan-jalan" di ibu kota. Kudeta militer Thailand terjadi Selasa (19/9) malam dimana lebih dari 10 tank memblokade jalan-jalan di sekitar kantor Perdana Menteri di Bangkok, setelah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra mengumumkan negara dalam keadaan darurat. Pernyataan Thaksin tersebut muncul setelah ia terlebih dulu memecat Panglima Angkatan Darat Thailand dan memindahkan jabatannya ke kantor perdana menteri. "Saya nyatakan Bangkok dalam keadaan darurat," kata Thaksin yang saat ini berada di New York untuk mengikuti Sidang Umum PBB, di televisi Thailand. Ia juga menegaskan agar Angkatan Bersenjata Thailand tidak mengerahkan tentaranya "secara ilegal". Ratusan tentara telah berada di sejumlah titik kunci di ibu kota, namun belum jelas pihak mana yang mengoordinasi pengerahan pasukan ini.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
