Seruan pemilu damai itu disampaikan oleh Pemimpin Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia (Matakin) Wawan Wiratma, Suhadi Sanjaya dari Walubi, Ketua Pengurus Harian Parisada (PHDI) Pusat Mayjen TNI (Purn) S.N. Suwisma, Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Edy Purwanto, Sekretaris Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom dan Saifullah Maksum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang menyaksikan pembacaan seruan pemilu damai itu, mengatakan seruan dari majelis-majelis agama bisa menjadi pertimbangan umat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tahun ini.
Pemilu 2014 memang bukan wilayah agama namun agama-agama harus bersikap netral, tidak memberi ruang kepada kelompok mana pun untuk menggunakan dan menafsirkan simbol-simbol ajaran agama secara parsial dan sewenang-wenang demi kelompok tertentu, kata Nasaruddin di laman resmi Kementerian Agama.
Menurut dia, penggunaan dan penafsiran simbol agama secara sewenang-wenang dapat merusak citra agama dan komunitas keagamaan.
"Cara itu juga dapat mengganggu nama baik partai politik bersangkutan. Lebih dari itu, penggunaan simbol keagamaan dan pemanfaatan fasilitas agama bagi mobilitasi politik dapat merusak tatanan sosial yang sudah dibangun, serta dapat mengganggu semangat persatuan, solidaritas dan kerukunan umat beragama," katanya.
Pewarta: Edy Supriatna Sjafei
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
