Partai sayap kiri Prancis ancam pemakzulan presiden soal penunjukan PM

Ankara (ANTARA) - Partai sayap kiri Prancis, La France Insoumise (LFI), mengumumkan pada Senin bahwa mereka akan menggunakan semua cara konstitusional untuk memakzulkan Presiden Emmanuel Macron.

Pemakzulan itu akan dilakukan Macron dia gagal menunjuk kandidat bersama aliansi tersebut sebagai perdana menteri, setelah hasil pemilu baru-baru ini di mana aliansi kiri memenangkan kursi terbanyak.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di La Tribune, pemimpin LFI Jean-Luc Mélenchon, koordinator partai Manuel Bompard, dan Presiden Kelompok Deputi LFI Mathilde Panot mengkritik Macron karena "mengabaikan konsekuensi politik" dari pemilihan umum dadakan pada 9 Juni, di mana ia sekali lagi kalah dalam pemilihan Parlemen Eropa.

Partai tersebut menuduh Macron melakukan "kudeta terhadap demokrasi" dengan mengabaikan kandidat Front Populer Baru (NFP) untuk perdana menteri, yang memenangkan pemilu.

LFI mengutip Pasal 68 Konstitusi Prancis, yang membahas pemakzulan presiden, sebagai dasar ancaman mereka.

Namun, Partai Sosialis, partai terbesar kedua dalam NFP, tidak mendukung pendekatan LFI.

Sekretaris Olivier Faure menyatakan di X bahwa "ancaman" tersebut tidak mencerminkan pandangan semua partai dalam NFP dan berpendapat bahwa pemakzulan "tidak dapat dilaksanakan."

Ia menyarankan bahwa mosi tidak percaya akan menjadi respons yang lebih tepat terhadap penunjukan perdana menteri oleh Macron.

Kebuntuan Politik

Aktivitas politik di Prancis sebagian besar dihentikan pada akhir Juli karena Olimpiade.

Setelah berminggu-minggu perjuangan internal, aliansi kiri NFP mengusulkan Lucie Castets sebagai perdana menteri berikutnya pada 23 Juli.

Namun, Presiden Macron telah menyatakan bahwa dia tidak akan membuat keputusan sampai pertengahan Agustus, setelah Olimpiade berakhir.

Macron mendapat kritik karena menunda proses dan menyebabkan ketidakstabilan dengan awalnya menolak pengunduran diri Gabriel Attal pada 8 Juli, hanya untuk menerimanya pada 16 Juli.

NFP memenangkan lebih dari 180 kursi di majelis rendah parlemen, sementara aliansi sentris Macron, Bersama untuk Republik, mengamankan lebih dari 160 kursi. Partai Marine Le Pen, National Rally (RN), memperoleh lebih dari 140 kursi.

Dengan Majelis Nasional yang terdiri dari 577 kursi, tidak ada satu aliansi pun yang mencapai mayoritas mutlak.

Setelah kemenangan signifikan RN dalam pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni, Macron membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu awal.

Sumber : Anadolu

Baca juga: Lebreton: Macron bakal mundur jika pemerintahan koalisi baru gagal
Baca juga: Kebijakan LN Prancis tidak berubah kendati Koalisi Kiri menang pemilu
Baca juga: Ratusan kandidat pemilu Prancis mundur demi lawan kelompok sayap kanan