Kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi scheduling tanam, dan penyimpanan....
Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk menjaga dengan baik terlaksananya empat program utama dari sektor pertanian, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di daerah berjulukan Tanah Rencong ini.

“Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi scheduling tanam, dan penyimpanan,” kata Kepala BI Aceh Rony Widijarto, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Rony dalam Laporan Perekonomian Aceh Mei 2024, sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih baik di masa akan datang.

Ia menjelaskan empat program utama tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian modern dan perekonomian sirkular.

Menurut Rony, kemandirian pupuk bagi petani dapat dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Tentu dibutuhkan kapasitas, standardisasi dan legalitas yang mumpuni untuk pengembangan tersebut.

“Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer,” ujarnya.

Selanjutnya, kemandirian bibit atau produsen bibit juga sangat penting di tengah petani. Salah satunya seperti bibit cabai merah keriting (CMK) dan cabai merah varietas Bemeri yang merupakan varietas cabai lokal unggul berasal dari Bener Meriah, Aceh.

Namun, kata Rony lagi, permasalahannya ialah petani Aceh yang melakukan proses pembibitan varietas lokal tersebut masih sangat terbatas.

Kemudian, selain kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik, masih perlu juga dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas.

Menurutnya, Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Tentunya hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah.

“Begitu juga untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Rony, program informasi penjadwalan penanaman yang juga sangat penting untuk menghubungkan informasi antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dengan pedagang pengepul di daerah pertanian pemasok komoditas, sehingga dapat penyesuaian pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar.

Program penyimpanan, terutama untuk komoditas pangan yang perlu didukung cold supply chain, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. Buffer stock ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar.

“Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk kerjasama antardaerah,” ujarnya pula.
Baca juga: Pangdam IM: TMMD perkuat ketahanan pangan dan majukan ekonomi lokal
Baca juga: Revisi UU Pangan Berkelanjutan, DPD RI serap soal pertanian di Aceh

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024