Hal tersebut kemungkinan terjadi lantaran sepuluh partai politik telah tergabung dalam Koalisi Banten Maju (KBM) di Pilkada Banten 2024, yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda dan Prima.
"Dampaknya Pilkada Banten berpotensi hanya diikuti oleh satu paslon. Ini saya sebut dampak domino," kata Ahmad Sururi.
Menurutnya, potensi PKB bergabung dengan KBM di Pilgub Banten memang menguat. Situasi saat pasca mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar, maka sulit mengharapkan Golkar untuk mengajukan nama Airin Rachmi Diany di Pilgub Banten 2024.
"Artinya Golkar dipaksa untuk bergabung dengan KBM dan otomatis tidak berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Banten," katanya.
Dan akhirnya hanya akan menyisakan PDIP, hal tersebut menurutnya tidak cukup suara untuk mengajukan cagub di Pilgub Banten.
"Akan tersisa PDIP tentu hal tersebut tidak cukup suara untuk mengajukan cagub di Pilgub Banten. Maka di Pilkada Banten akan ada kotak kosong," katanya.
Menurutnya, fenomena melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (oilkada) merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Fenomena ini juga dapat mencederai harapan masyarakat yang menginginkan agar proses pilkada harus memiliki lawan politik, minimal dua pasangan calon. Jika di pilkada Banten terjadi melawan kotak kosong, maka akan menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat untuk memilih.
"Jika melawan kotak kosong, itu membuat calon yang akan maju nanti menjadi tidak bermartabat. Jangan sampai calon itu dibuat tidak bermanfaat, karena tidak bertanding dengan sesama manusia,” katanya.
Baca juga: PDIP usung Airin-Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024
Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
