Pada Minggu (18/8), situs berita Israel Walla mengutip sumber politik yang tidak disebutkan namanya mengatakan kabinet keamanan Israel baru-baru ini menginstruksikan militer untuk mengintensifkan operasinya di Gaza untuk memperkuat posisi Israel dalam perundingan tersebut.
Kendati demikian, belum ada pernyataan resmi Israel yang dikeluarkan terkait keputusan tersebut hingga saat ini.
Dalam sebuah pernyataan, Izzat al-Rishq, anggota biro politik Hamas, menggambarkan keputusan Israel sebagai kegigihan baru dalam pendekatan fasis terhadap warga Palestina di Gaza dan desakan terhadap perilaku brutal yang menargetkan warga sipil yang tidak berdaya.
Al-Rishq menyalahkan komunitas internasional khususnya pemerintah Amerika Serikat atas sikap diam dan kegagalannya menghentikan apa yang dia sebut sebagai genosida yang sedang berlangsung.
Dalam beberapa hari terakhir, operasi militer Israel, khususnya di Gaza selatan, telah meningkat yang mengakibatkan tewasnya ratusan korban jiwa dan kehancuran yang luas.
Hamas mengatakan pada Minggu bahwa kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu menetapkan persyaratan baru dalam proposal gencatan senjata dan pertukaran sandera Gaza yang dinegosiasikan di Doha pada Kamis (15/8) dan Jumat (16/8), guna mencegah penyelesaian kesepakatan tersebut.
"Proposal baru memenuhi persyaratan Netanyahu dan selaras dengannya, khususnya penolakan terhadap gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan Persimpangan Netzarim (yang memisahkan utara dan selatan Jalur Gaza), penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia (di selatan)," kata Hamas.
Menyusul putaran negosiasi terbaru di Doha, Hamas menegaskan sekali lagi bahwa Netanyahu masih menempatkan rintangan dalam upaya mencapai kesepakatan, menetapkan syarat dan tuntutan baru untuk menyabotase upaya mediator, serta memperpanjang perang.
Gerakan tersebut menekankan komitmennya terhadap apa yang telah disepakati pada 2 Juli, berdasarkan proposal yang didukung oleh Presiden AS Joe Biden dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka turut meminta para mediator untuk memenuhi tanggung jawab dan memaksa pendudukan (Israel) untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.
Pembicaraan gencatan senjata di Doha berakhir pada Jumat setelah mengajukan proposal yang mempersempit kesenjangan antara Israel dan Hamas yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Biden pada 31 Mei.
Sumber : Anadolu
Baca juga: Hamas: Perundingan Gaza tak seindah yang digambarkan AS
Baca juga: Negosiasi Hamas-Israel, kesempatan terakhir gencatan senjata
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
