Kunjungan ke Gaza tegaskan Presiden Abbas pimpin seluruh Palestina

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan Presiden Mahmoud Abbas ke Jalur Gaza menegaskan posisi dirinya sebagai presiden bagi seluruh rakyat Palestina, kata Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki.

“Karena kepemimpinannya tak hanya mencakup Tepi Barat, namun juga Yerusalem Timur dan Jalur Gaza,” ucap Al-Maliki di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin.

Usai memberi penghargaan nasional Palestina “Star of Merit of the Order of the State of Palestine” kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Al-Maliki menyatakan bahwa Abbas merasakan pentingnya kewajiban dan komitmen untuk terus bersama rakyat Gaza di tengah penindasan Israel.

Ia mengatakan, Abbas turut mengundang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim untuk ikut berkunjung ke Gaza.

Meski demikian, Al-Maliki belum bisa memastikan kapan kunjungan tersebut dilakukan karena pihaknya harus memastikan terjaminnya keamanan dan kerja sama dari semua pihak, termasuk Israel, selama kunjungan berlangsung.

Menurut dia, Israel hingga kini masih enggan mengizinkan kunjungan maupun memastikan keselamatan Abbas dan delegasi pemimpin yang berkunjung ke Gaza.

“Dengan demikian, saat ini keputusan ada di tangan Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB untuk merespons tindakan Israel,” kata penasihat Presiden Palestina itu.

Jaminan tersebut semakin mendesak mengingat Israel sudah membuktikan bahwa mereka takkan ragu membunuh para pemimpin Palestina, seperti yang mereka lakukan terhadap Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024.

Presiden Mahmoud Abbas, di hadapan Majelis Nasional Turki pada 15 Agustus 2024, menyatakan rencananya untuk mengunjungi Jalur Gaza bersama dengan seluruh anggota kepemimpinan Palestina, demikian dilaporkan WAFA.

Abbas juga menyatakan niatnya datang ke Yerusalem Timur yang diakui sebagai Ibu Kota Palestina oleh komunitas internasional usai mengunjungi Gaza.

Untuk itu, dia mendesak komunitas internasional, termasuk PBB, untuk memastikan keselamatan delegasi dalam kunjungan itu.