Oleh karenanya, kami juga mengundang CSO ini dari berbagai belahan dunia (untuk hadir dalam HLF-MSP 2024).Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengundang lebih dari 40 Civil Society Organization (CSO) nasional dan internasional untuk berpartisipasi dalam forum High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024.
“Kami mengundang lebih 40 CSO nasional dan internasional untuk berpartisipasi dalam HLF MSP, di antaranya Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Migrant Care, Wahana Visi Indonesia (WVI), United Cities for Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan banyak lagi yang berkaitan erat dengan upaya pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko, di Jakarta, Senin.
Selain CSO, pihaknya turut melibatkan aktor non-pemerintah lainnya yang berasal dari akademisi, sektor privat, filantropi, lembaga think-tank dan penelitian, serta organisasi internasional lainnya.
Menurut dia, CSO dan seluruh aktor non-pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pembangunan di tingkat nasional, regional, maupun global.
Lebih lanjut, CSO berperan dalam mendorong sistem check and balances dari implementasi kebijakan dan program pembangunan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inklusivitas.
Melalui pelibatan masyarakat yang lebih luas, diharapkan program pembangunan dan pelayanan publik dapat lebih berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta partisipasi bermakna yang lebih konstruktif.
Sebagai contoh, ujarnya, inisiatif Open Government Indonesia (OGI) yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas saat ini telah menjadi platform bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan 18 CSO dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas kebijakan beserta program-program pembangunan.
“Beberapa komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership pun telah diakui keberhasilannya dan mendapatkan penghargaan di tingkat global, di antaranya komitmen bersama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) untuk membangun portal keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat diakses secara terbuka oleh publik, dan komitmen bersama antara BPHN Kemenkumham (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan IJRS (Indonesia Judicial Research Society) terkait program perluasan bantuan hukum bagi individu dan kelompok rentan di Indonesia,” kata Bogat.
Sebelumnya, dia menyatakan bahwa peran dan kontribusi dari CSO sangat signifikan dalam setiap pembangunan mengingat ada tanggung jawab bersama setiap pemangku kepentingan
“Oleh karenanya, kami juga mengundang CSO ini dari berbagai belahan dunia (untuk hadir dalam HLF-MSP 2024),” ujarnya dalam media briefing secara virtual dengan tema “Peranan Indonesia sebagai Tuan Rumah HLF-MSP dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024, Jakarta, Kamis (1/8).
Indonesia menginisiasi HLF-MSP 2024 pada 1-3 September 2024 di Bali dengan tema "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change”.
Forum internasional yang akan berlangsung selama tiga hari ini mengundang seribu peserta, dari kepala negara/pemerintah, kepala organisasi internasional, pejabat pemerintah setingkat menteri, bank pembangunan multilateral, swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, hingga akademisi.
Pembukaan forum akan dilaksanakan secara kolaboratif, gabungan HLF-MSP 2024 oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Indonesia-Africa Forum II oleh Kementerian Luar Negeri.
Dalam HLF-MSP 2024, Indonesia akan fokus pada tiga isu global, yaitu Multi-Stakeholder Partnerships for Strengthening South-South and Triangular Cooperation, Enhancing Welfare and Sustainability through Sustainable Economy, dan Advancing Development through lnnovative Financing.
Penyelenggaraan forum internasional tersebut diharapkan dapat berdiskusi guna menghasilkan solusi dan aksi kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan global. Mulai dari triple planetary crisis (perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan polusi) yang menghambat pencapaian target agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030, melebarnya kesenjangan pembangunan antara negara-negara Selatan dan Utara, meningkatnya ketidakpercayaan kerja sama multilateral (trust deficit), serta melemahnya solidaritas negara-negara Selatan.
Dalam rangka menuju Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia juga bercita-cita menjadi pemain besar perdagangan dan investasi global, serta meningkatkan kepemimpinan diplomasi Indonesia di regional maupun internasional.
Karena itu, pihaknya menganggap jejaring kerja sama di negara-negara Selatan harus diperkuat melalui dialog dan komunikasi yang intensif, terbuka, dan setara dengan seluruh pemangku kepentingan maupun aktor-aktor pembangunan lainnya.
Baca juga: Bappenas sebut HLF-MSP dan IAF 2024 terkait satu sama lain
Baca juga: Bappenas: Indonesia akan pamerkan inovasi finansial dalam HLF-MSP 2024
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
