Cak Imin yakin Menkumham baru tak cawe-cawe terhadap Muktamar PKB

PKB adalah milik NU untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan milik PBNU, bukan orang per orang, apalagi Muhaimin, enggak.

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yakin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas tidak akan cawe-cawe terhadap Muktamar PKB yang akan segera digelar.

Cak Imin optimistis Pemerintah akan taat kepada konstitusi yang berlaku dalam merespons konflik PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ia menegaskan bahwa PKB dan PBNU merupakan dua organisasi berbeda yang diatur dalam undang-undang yang juga berbeda.

"Saya yakin Pemerintah akan konsisten pada konstitusi, rujukannya undang-undang dan sistem undang-undang pemilu sehingga tidak boleh main-main. Kalau main-main, yang hancur negara," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Ia juga menilai bahwa reshuffle kabinet pada hari Senin ini merupakan hak prerogatif presiden. Walaupun hanya menyisakan 2 bulan, Presiden Joko Widodo tetap memiliki kewenangan untuk mengganti menteri-menterinya.

"Presiden punya kalkulasi dan prerogatif digunakan, jadi enggak ada komen apa pun, saya tidak punya analisis apa-apa, itu murni wewenang Presiden," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Mengenai adanya isu muktamar tandingan atau Muktamar Luar Biasa PKB yang disampaikan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Muhaimin mengatakan bahwa PBNU tidak bisa melakukan cawe-cawe.

Ditegaskan bahwa PKB adalah milik Nahdlatul Ulama (NU), tetapi PKB bukan milik PBNU yang diisi oleh segelintir orang saja.

"PKB adalah milik NU untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, bukan milik PBNU, bukan orang per orang, apalagi Muhaimin, enggak," kata dia.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut diundang pada Muktamar PKB yang dijadwalkan pada tanggal 24–25 Agustus 2024 di Bali.