Padang (ANTARA) - Dazul bersama istri dan anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun baru saja menyantap seporsi bakso betawi beserta nasi putih hangat, semangkok mi ayam bakso, kentang goreng, dan satu mangkuk es campur berukuran sedang di sebuah restoran di Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Setelah menyantap semua hidangan yang tersaji di atas meja, warga Kota Bukittinggi tersebut beranjak menuju kasir. Tangannya terlihat merogoh saku celana pendek tiga perempat sebelah kanan. Tak lama berselang, ia kembali merogoh saku celana sebelah kirinya. Namun, ia tidak menemukan sesuatu yang dicari dari dalam sakunya.
"Pakai kartu debit, bisa?" tanya Dazul, 32 tahun, kepada kasir toko.
Namun karena mesin electronic data capture (EDC) di restoran itu rusak, kasir menawarkan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan sigap, Dazul mengeluarkan telepon pintarnya dan membuka aplikasi mobile banking salah satu bank untuk membayar secara digital.
Ia beruntung punya aplikasi QRIS. Apalagi gerai makanan tersebut pun menyediakan layanan pembayaran digital. Sistem pembayaran nontunai atau cashless terasa sangat mudah, simpel, efisien, efektif, juga aman.
Kasir restoran (merchant), Awi, menilai QRIS membantu konsumen maupun pihak rumah makan dalam bertransaksi. Lewat transaksi digital, pedagang tidak perlu lagi repot-repot mencari uang kembalian konsumen.
Penggunaan QRIS sudah diterapkan di restoran tersebut sejak 5 tahun terakhir ini. Penerapan pembayaran digital dilatarbelakangi meningkatnya pengguna QRIS hingga sulitnya menemukan uang nominal pecahan kecil untuk sisa pembayaran konsumen.
Pada umumnya, pelanggan yang datang dan menggunakan QRIS berasal dari luar Kota Pariaman hingga provinsi tetangga seperti Provinsi Riau. Setiap akhir pekan, Kota Pariaman memang kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.
Selain berkunjung ke berbagai objek wisata untuk melepas penat, para wisatawan juga sengaja datang jauh-jauh untuk berburu kuliner ke kota yang berada di pesisir pantai barat Sumatera tersebut.
Setiap akhir pekan, omzet restoran yang dikelola Awi bisa mencapai Rp8 juta bahkan bisa menyentuh Rp10 juta. Dari pemasukan itu, umumnya pelanggan menggunakan QRIS untuk membayar kuliner yang dicicipinya.
Meskipun pembayaran digital membantu pelaku usaha maupun konsumen, bukan berarti sistem pembayaran ini tanpa kendala. Ketersediaan akses internet yang memadai dan andal merupakan suatu keharusan.
Di Provinsi Sumbar, upaya penerapan keuangan digital seperti QRIS terus dimaksimalkan. Bank Indonesia Perwakilan Sumbar mencatat jumlah volume dan nominal transaksi QRIS menunjukkan peningkatan yang akseleratif. Hingga akhir semester I 2024, jumlah transaksi QRIS di Ranah Minang mencapai 12.403.837 kali transaksi atau tumbuh 245,60 persen secara year on year (yoy) dari semester I tahun 2023 yakni 3.589.035 kali transaksi.
Kota Padang mencatatkan daerah paling banyak melakukan transaksi QRIS, yakni 6.476.251 kali, berikutnya Kabupaten Padang Pariaman 1.134.373 kali transaksi, dan Kota Payakumbuh 956.270 kali transaksi.
Total nominal transaksi QRIS di Sumbar hingga akhir semester I 2024 mencapai Rp1,62 triliun atau tumbuh 185,55 persen (yoy) jika dibandingkan semester I 2023 sebesar Rp568,19 miliar.
Jumlah nominal transaksi terbesar berada di Kota Padang dengan andil sebesar Rp862,01 miliar, Kota Bukittinggi Rp131,42 miliar, dan Kabupaten Padang Pariaman Rp120,48 miliar.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram menyebutkan dengan peningkatan yang masif tersebut, pihaknya tetap terus memaksimalkan penggunaan keuangan digital.
Pada 2024 instansi yang dipimpinnya menargetkan penambahan volume transaksi sebanyak 12.322.920 kali dengan capaian hingga semester I 2024 12.403.835 kali transaksi, atau setara 100,66 persen dari target yang ditetapkan.
Seiring dengan itu, Bank Indonesia setempat juga mencatat pertumbuhan positif merchant QRIS di Ranah Minang. Hingga akhir triwulan II 2024 jumlah merchant QRIS sudah berada di angka 514.577 atau tumbuh 27,32 persen (yoy).
Dibandingkan implementasi triwulan II 2023, angka merchant QRIS bertambah 110.431. Jumlah tersebut didominasi oleh usaha mikro yakni 70,62 persen, usaha kecil 26,12 persen, sedangkan sisanya merupakan andil dari kelompok usaha menengah, besar, serta kelompok usaha lainnya.
Catatan jumlah merchant QRIS tersebut paling banyak berada di wilayah Kota Padang yakni 189.619 merchant. Selanjutnya 45.764 merchant di Kabupaten Padang Pariaman serta 38.148 merchant di Kota Bukittinggi.
Sejalan dengan pertambahan merchant, angka pengguna QRIS juga menunjukkan tren yang positif. Hingga triwulan II 2024, pengguna QRIS di Sumbar sebesar 514.577.
Angka pengguna tersebut naik 238.311 ribu atau tumbuh 40,67 persen dibandingkan periode sebelumnya. Meningkatnya jumlah merchant maupun pengguna QRIS di Sumbar menandakan kesadaran masyarakat terhadap keuangan digital yang inklusif makin membaik.
Peningkatan pengguna QRIS di Ranah Minang juga dipengaruhi oleh sistem keuangan digital yang lebih cepat, mudah, murah, dan andal. Apalagi, di tengah kemajuan teknologi saat ini masyarakat menginginkan sesuatu efektif dan efisien untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Peningkatan penggunaan keuangan digital tersebut juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumbar sebesar 4,71 persen pada triwulan II 2024.
Dalam perencanaannya, Bank Indonesia Perwakilan Sumbar menyiapkan tiga skema utama dalam menggenjot pengguna maupun jumlah merchant QRIS. Langkah itu yakni mendorong penggunaan QRIS di tingkat eceran bagi 19 kabupaten dan kota hingga ke daerah pelosok.
Kedua, mendorong penerapan keuangan digital di sektor transportasi. Bahkan, untuk jangka panjang, lembaga yang berdiri pada 1 Juli 1953 tersebut akan menyasar interkoneksi keuangan digital dengan sektor transportasi.
Strategi berikutnya ialah mengupayakan agar penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah menggunakan pembayaran secara digital. Terakhir, pihaknya mempercepat implementasi penuh elektronifikasi keuangan daerah.
Merdeka QRIS hingga pelosok negeri
Bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia, Bank Indonesia mempertegas komitmen memajukan sektor perekonomian khususnya di sektor keuangan digital.
Untuk menerapkan keuangan digital yang inklusif, tidak bisa bergantung pada Bank Indonesia atau pihak bank saja. Dukungan dari Pemerintah serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan agar QRIS berkembang hingga pelosok negeri ini.
Meskipun penerapan QRIS di Sumbar sudah tergolong tinggi terutama di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Bukittinggi, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan perhatian serius.
Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi merupakan faktor utama implementasi QRIS belum semasif kabupaten dan kota lainnya di Ranah Minang. Padahal, Bumi Sikerei (julukan Mentawai) merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang kerap dikunjungi wisatawan asing.
Mengingat tingginya minat dan kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sudah sepatutnya infrastruktur telekomunikasi yang andal disiapkan di daerah itu.
Penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi suatu keharusan apabila ingin menjadikan daerah itu bagian dari rencana besar penerapan keuangan digital yang inklusif. Sebab, jika sokongan infrastruktur tidak dilakukan, maka cita-cita merdeka QRIS di seluruh pelosok negeri tidak akan pernah terwujud.
Meskipun demikian, Bank Indonesia melihat Pemerintah Pusat terus berupaya memajukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tanah air. Hanya saja, khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, agaknya perlu intervensi lebih.
Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai, BI setempat mendorong pimpinan bank untuk mengupayakan penguatan penerapan keuangan digital dengan berkolaborasi bersama penyedia jasa telekomunikasi.
Dalam mewujudkan keuangan digital yang inklusif, Pemerintah Pusat berperan penting menyediakan telekomunikasi di pelosok negeri utamanya di daerah 3T. Proyek Palapa Ring yang merupakan infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer perlu terus dikerjakan. Sebab, penggunaan jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan oleh banyak sektor, di antaranya perbankan.
Saat ini Pemerintah Pusat juga sedang mengupayakan perluasan akses telekomunikasi di daerah Indonesia timur melalui kerja sama dengan perusahaan swasta asal luar negeri.
"Bank Indonesia terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan jaringan infrastruktur ini tersedia dengan baik," ujar Abdul Majid.
Penguatan keamanan
Sejalan dengan penerapan keuangan digital yang inklusif, BI juga melihat penguatan aspek keamanan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Dari sisi pelaku, Bank Indonesia mengimbau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keamanan termasuk menyiapkan sistem pendeteksi kejahatan siber yang bisa menyasar pengguna.
Bagi pemakai QRIS, edukasi dan pemahaman tentang perlindungan data pribadi keuangan digital merupakan ikhtiar solutif yang terus digencarkan. FEKDI 2024 juga meluncurkan cetak biru sistem pembayaran Indonesia hingga 2030, yang salah satu isinya terkait perlindungan data nasabah.
Tidak hanya itu, BI berencana mengembangkan suatu sistem database nasabah bank. Nantinya, data-data nasabah yang masuk daftar hitam oleh bank harus disimpan dalam satu folder tertentu.
Dalam cetak biru yang disusun Bank Indonesia tersebut juga mengharuskan sistem keamanan keuangan digital memperbaharui atau mengembangkan sistem secara berkala. Langkah ini untuk mengantisipasi kejahatan siber yang juga terus berkembang dengan berbagai pola dan mekanisme.
Dari berbagai upaya rencana perlindungan keuangan digital yang disusun tersebut, kesadaran dan pemahaman dari para nasabah tetap menjadi hal utama yang mesti dilakukan. Karena, bagaimanapun tindakan kejahatan tidak hanya tertuju pada nasabah pengguna keuangan digital, tetapi juga menyasar sistem pembayaran nondigital seperti peredaran uang palsu.
Pencegahan dan edukasi dari pihak perbankan kepada nasabah tentang bahaya kejahatan siber dinilai BI setempat tergolong baik. Masing-masing bank memiliki cara unik dan menarik dalam mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan siber.
Dengan memasifkan penggunaan keuangan digital termasuk aspek perlindungannya, upaya ini dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama di Ranah Minang.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
