Lapas Cipinang "overcrowded", napi bebas diharap tak kembali lagi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Enget Prayer Manik berharap narapidana yang mendapatkan remisi HUT RI dan langsung bebas tidak kembali lagi karena lapas dengan keamanan tinggi tersebut sudah kelebihan penghuni dan kondisinya penuh sesak (overcrowded).

"Nikmati kebebasan yang sudah didapatkan, syukuri, dan harus berbuat baik di masyarakat. Penjara kita sudah penuh," ujar Manik saat ditemui di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Sabtu.

Manik mengungkapkan kapasitas Lapas Kelas I Cipinang berjumlah 800 orang, sedangkan penghuni lapas tersebut saat ini mencapai 2.738 orang, terdiri atas 20 orang tahanan dan 2.718 orang narapidana.

Dengan demikian, kata dia, terdapat kelebihan penghuni lapas tiga kali lipat lebih.

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia, sebanyak 2.369 orang narapidana di Lapas Kelas I Cipinang mendapatkan remisi umum (RU), yang meliputi 2.211 orang mendapatkan RU I dan 158 orang mendapatkan RU II.

RU I merupakan pengurangan masa hukuman, tetapi narapidana masih memiliki sisa masa hukuman sehingga harus kembali ke lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan).

Sementara RU II merupakan pengurangan masa hukuman yang membuat sisa masa hukuman seorang narapidana habis sehingga sudah bisa bebas.

Manik merinci narapidana dan tahanan penerima RU I meliputi 666 orang memperoleh remisi umum normal, empat orang mendapat remisi umum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan 1.541 orang mendapat remisi umum terkait PP Nomor 9 Tahun 2012.

Lalu, narapidana dan tahanan yang mendapatkan RU II meliputi 35 orang mendapat remisi umum normal dan 123 orang mendapat remisi umum terkait PP Nomor Nomor 9 Tahun 2012.

Meski tahanan yang mendapatkan RU II umumnya bisa langsung bebas, Manik menjelaskan pada Hari Kemerdekaan kali ini narapidana dan tahanan yang mendapat RU II dan langsung bebas hanya sebanyak 16 orang.

"Sisanya sebanyak 142 orang mendapat RU II, tetapi belum bisa langsung bebas karena terbentur dengan tambahan subsider pidana," tuturnya.

Isni

25 Agustus 2024

BegItulah kalau sistem yang diterapkan itu bukan dari sang pencipta Al mudabir yang maha mengatur dunia ini ingin menyelesaikan masalah hukum tapi menimbulkan masalah yang lain bagaimana penuh sesaknya lapas itu karena semua yang dilakukan kriminal apapun dimasukkan ke penjara berbeda dengan sistem sanksi dalam Islam pencuri misalnya yang memenuhi nisab akan dipotong tangan dan potong tangan itu akan memberi efek cerah yang akan meminimalisir pelaku pencurian yang lain sehingga mengurangi pelaku kriminal itu sedikit efek diterapkannya sistem Islam dan masih banyak lagi keberkahan apabila kita menerapkan sistem Islam secara kaffah wallahualam

0 0 Balas Laporkan
Casnawati Sajah

21 Agustus 2024

Kehidupan yg sekuler menyebabkan orang mudah berbuat kriminal, sanksi yg ada jg tdk memberikan efek jera, belum lagi hukum bisa diperjual belikan sehingga pelaku kriminal jumlahnya semakin banyak, berbeda dg sistem sanksi dlm islam yg datang dr Allah swt, yg tegas dan adil sehingga memberikan efek jera bg pelakunya, dan mencegah org utk berbuat kriminal.

0 0 Balas Laporkan
Siti Komariah

21 Agustus 2024

Hukum n penegak hukum di negeri wak4nd4 sudah membuat saya tak percaya, selain bukan rahasia umum kalau hukum di kita tajam ke atas tumpul ke bawah, sistem sanksi bagi yg bersalah juga tdk menjerakan mengakibatkan banyak terjadi kejahatan, bahkan makin lama makin beragam. Selain itu lapas menjadi overload. Apalagi hukum juga bisa dibeli. Mirisnya remisi napi juga karena untuk atasi overload n menghemat anggaran. Nampak tdk berpikir mendalam pada mencegah terjadinya kejahatan. Maraknya penjahat juga menggambarkan lemahnya kepribadian individu, dan ini erat dgn kegagalan sistem pendidikan. Sistem sanksi Islam berasal dari Allah, sehingga memberikan keadilan n efek jera, mampu mencegah terjadinya kejahatan. Sistem Pendidikan mencetak individu bertakwa, jauh dari berbuat jahat n tdk akan bisa diintervensi oleh siapapun dlm penegakan hukum.

0 0 Balas Laporkan