BNPB imbau Pemprov Maluku ajukan anggaran rehabilitasi rekonstruksI

Ambon (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengajukan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Saya sudah dua tahun lebih menjadi kepala BNPB alhamdulillah baru kali ini ke Provinsi Maluku untuk menyalurkan bantuan penanganan bencana, sekaligus mengajak Pemprov Maluku mengajukan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, " katanya di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan, program rehabilitasi rekonstruksi bencana di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tahun 2022 sampai saat ini belum terealisasi.

"Pak sekda nanti tolong dilaporkan kepada Gubernur jika anggaran tersebut belum terealisasi, karena proses pendataan memang tidak selesai, " katanya.

Program bantuan tersebut katanya, berlaku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, jadi tidak ada alasan walaupun lokasi di Pulau Tanimbar merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan yang tinggal di kota.

Suharyanto mengakui, terkadang bantuan pascabencana belum dipahami oleh pemerintah daerah, karena birokrasi begitu melihat persyaratan untuk mengajukan anggaran pascabencana tidak lagi melakukan pengurusan.

"Ketika harus menyiapkan 10 surat sudah mundur duluan, padahal itu tidak susah kalau dikerjakan dengan serius satu minggu sudah siap, tetapi karena kelihatannya susah sehingga beralur larut, " katanya.

BNPB mencatat untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara sejak tahun 2021 - 2024 kabupaten kota dan Pemprov tidak pernah ada yang mendapat anggaran rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.

"Padahal daerah lain berlomba-lomba itu untuk membantu APBD dalam penanganan bencana, apalagi jika daerah cukup minim pembiayaan, " ujarnya.

Pihaknya berharap, dengan kehadiran menteri PMK dan BNPB menjadi catatan bagi pemerintah daerah, sehingga ke depan segera menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan anggaran.

"Bencana itu pasti akan terus hadir di Indonesia karena itu kami berharap agar hal ini betul-betul dipahami pemerintah daerah, " katanya.