Menko PMK sebut upacara HUT RI di kota Tual tidak kalah dengan IKN

Ambon (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Kota Tual, Provinsi Maluku.

"Upacara HUT RI di Kota Tual tidak kalah hikmat dan wibawa dengan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di Istana Merdeka di Jakarta. Upacara cukup rapi, tertib, Paskibraka juga tidak kalah dukungan dari masyarakat," kata Menko PMK usai menyerahkan bantuan di Ambon, Sabtu.

Ia mengatakan atas izin Presiden Joko Widodo, tidak mengikuti upacara di Jakarta maupun IKN, tetapi memilih di Tual.

Ini bukan hanya karena Tual bagian dari Provinsi Maluku, tetapi merupakan bagian dari wilayah 3T, yakni terluar, terpencil dan tertinggal.

"Tetapi, ternyata Kota Tual tidak tertinggal, kemajuannya luar biasa, saya belum pernah ke Tual dan sebelum datang saya membayangkan Kota Tual itu masih terbelakang, karena terlalu jauh dari pusat pemerintahan, ternyata tidak, " katanya.

Bahkan, angka kemiskinan ekstrem Kota Tual di bawah rata-rata nasional 0,6 persen, sementara di pusat masih 0,83 persen.

"Jadi, luar biasa pembangunan Provinsi Maluku, sampai wilayah 3T sudah terjangkau oleh berbagai macam kebijakan dalam rangka memberikan pemerataan, tetapi memang masih harus ada kerja yang lebih keras untuk menciptakan Provinsi Maluku ini semakin maju, semakin baik, " katanya.

Seperti diketahui bahwa salah satu visi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, adalah dalam rangka untuk membangun Indonesia, bukan Jakarta sentris bukan Jawa sentris.

Tetapi, ingin membangun pusat gravitasi baru Indonesia yang betul-betul berada di tengah atau mendekati tengah, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Menko PMK menyebutkan jarak tempuh dari Jakarta ke Tual sekitar 2.700 km, tapi jika dari IKN akan berkurang jarak tempuhnya.

Jika kebijakan pemerintah diputuskan di IKN, nanti resonansi bisa lebih merata, terutama ke wilayah Indonesia Timur.

"Harus kita akui sampai sekarang wilayah Indonesia Timur belum bisa maju dibanding bagian barat. Saya yakin keputusan di IKN beda dengan keputusan di Jakarta untuk wilayah timur, termasuk Maluku," katanya.

Karena itu, kata Muhadjir, mari secara bersama-sama menyiapkan diri untuk menyongsong Indonesia baru, Indonesia maju dengan perspektif Indonesia sentris.

"Dimana IKN menjadi episentrum dari pengambilan kebijakan, sehingga mempunyai dampak lebih merata dengan wilayah Indonesia Timur, " ujarnya.