Caleg perempuan deklarasi antikorupsi

Jakarta (ANTARA News) - Para caleg perempuan dari berbagai partai politik melakukan deklarasi bersama di Bundaran Hotel Indonesia untuk mewujudkan pemilu damai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika terpilih menjadi wakil rakyat.

"Caleg perempuan berdeklarasi bahwa jika terpilih nanti siap menjadi anggota legislatif yang memberi arti dan menjunjung nilai kejujuran dan antikorupsi," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik, Yuda Irlang usai deklarasi yang dibarengi dengan bakti sosial dan Fun Walk di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu.

Acara yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan The United Nations Development Programme (UNDP) ini dihadiri Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar.

Tujuan kegiatan ini adalah mengajak caleg perempuan berdeklarasi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi serta menolak segala politik uang, serta siap mengawal dan memperjuangkan lahirnya kebijakan yang tanggap gender.

"Caleg perempuan juga berdeklarasi bahwa jika terpilih menjadi wakil rakyat akan bersama-sama mendorong implementasi pengarusutamaan gender di seluruh kebijakan nasional bersama dengan anggota legislatif laki-laki," kata Yuda.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda mengajak masyarakat untuk mendukung keterpilihan perempuan guna meningkatkan keterwakilan perempuan 30 persen di legislatif pusat dan daerah.

Linda juga berpesan kepada calon legislatif yang terpilih, agar memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak juga berperan aktif dalam mengambil keputusan serta menjadi mitra pemerintah yang kooperatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan melakukan perbuatan tercela, menjaga nama baik perempuan yang santun, ramah, bersih, jujur dan bermoral tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktif koruptif," katanya.

Selain itu, tambah Linda, perempuan di legislatif juga harus meningkatkan kualitas demokrasi yang partisipatif. Kualitas ini akan menghasilkan kebijakan publik yang responsif gender guna mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan nasional.

Linda menambahkan, kegiatan deklarasi tersebut merupakan puncak acara dari perjalanan panjang.

"Mulai dari mengawal Undang-Undang Pemilu, melaksanakan pendidikan politik perempuan, meningkatkan kapasitas caleg perempuan, hingga melaksanakan promosi calon legislatif perempuan melalui Iklan Layanan Masyarakat.

Kegiatan tersebut kata dia, merupakan wahana kreatif dan inovatif bagi para calon legislatif perempuan untuk menunjukan kemampuannya, menepis isu-isu negatif terhadap perempuan dan juga menjadi bukti bahwa perempuan siap menduduki DPR, DPD, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.