Pemerintah harus memikirkan anggarannya dengan baik, dan juga membuat skala prioritas.Jakarta (ANTARA) - Pengamat menyarankan agar pemerintah memperinci teknis pelaksanaan program makan siang dan susu gratis di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk menghindari potensi dampak buruk di dalam negeri.
Pengamat sosial dan kebijakan publik Muhammad Gumarang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah diharapkan merinci anggaran program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut dengan cermat agar tidak membebani APBN.
“Pemerintah harus memikirkan anggarannya dengan baik, dan juga membuat skala prioritas,” kata Gumarang.
Ia juga menyoroti akan tantangan pendistribusian makanan dan susu, karena faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Gumarang berharap pemerintah sudah memikirkan dengan matang cara distribusi yang baik dan efektif, terlebih pendistribusian bahan pangan.
Selain anggaran dan distribusi, Gumarang turut menyoroti rencana impor susu karena produksi dalam negeri tidak cukup memenuhi permintaan. Menurut dia, pemerintah harus hati-hati serta selektif dalam melakukan impor.
Ia pun mengingatkan pemerintah, agar lebih selektif melakukan impor susu dari negara yang memiliki rekam jejak buruk seperti China. Pengawasan kualitas susu dan juga kehalalannya harus diperhatikan.
Menurutnya, China mempunyai rekam sejarah skandal susu yang terkontaminasi zat kimia melamin. Alhasil, skandal itu membuat 300.000 korban terkena berbagai penyakit berbahaya. Dari jumlah tersebut, 54 ribu korban di antaranya dilarikan ke rumah sakit dan enam bayi telah tewas akibat gagal ginjal.
“Kita sudah punya rekam jejaknya (pangan China) bermasalah. Kalau membutuhkan susu dari China atau untuk kebutuhan lainnya, Indonesia harus selektif terhadap label halal dan kualitasnya,” ujar Gumarang.
Terlebih, pangan China saat ini menjadi perhatian karena kualitasnya yang dinilai bermasalah. Salah satunya ditemukan pangan camilan China ilegal bermerek Hot Spicy Latiru dan Latiao Strips yang mengakibatkan 6 siswa SDN Cidadap I, Kecamatan Sukaraja mengalami pusing, mual dan muntah pada Mei lalu.
Menurut Gumarang, kejadian tersebut lantaran pengawasan barang impor Indonesia tidak tegas.
RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp71 triliun atau 2 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.
Baca juga: Pemkot Semarang implementasi makan siang gratis hasil "urban farming"
Baca juga: CSIS: Makan siang gratis tak akan gerus anggaran belanja pendidikan
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
