Legislator tegaskan wajib PAUD perlu diterapkan

Bagi saya sebenarnya bukan hanya pendidikan dasar tetapi menjadi wajib bagi kita untuk mulai memperhatikan pendidikan anak usia dini karena ini merupakan umur emas di mana mereka harus disentuh dengan baik sehingga tumbuh karakter yang baik,"

Temanggung (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Kadir Karding menilai wajib mengikuti pendidikan anak usia dini perlu diterapkan di Tanah Air, karena pada usia tersebut sangat baik untuk membentuk karakter seseorang.

"Bagi saya sebenarnya bukan hanya pendidikan dasar tetapi menjadi wajib bagi kita untuk mulai memperhatikan pendidikan anak usia dini karena ini merupakan umur emas di mana mereka harus disentuh dengan baik sehingga tumbuh karakter yang baik," katanya di Temanggung, Jateng, Sabtu.

Ia mengatakan hal tersebut usai acara dengar pendapat umum tim kerja sistem ketatanegaraan MPR RI dan empat pilar kebangsaan dengan tema penguatan demokrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Karding mengatakan, melihat anggaran pendidikan saat ini pendidikan anak usia dini (PAUD) masih sangat kecil, justru paling besar adalah untuk pendidikan tinggi.

Ia mengatakan, pasal 31 UUD 1945 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang .

"Pasal tersebut menunjukkan bahwa domain titik berat dari pada pendidikan itu sebenarnya pada akhlak dan karakter, karena persoalan kebangsaan yang utama adalah soal karakter, moralitas atau akhlak ," katanya.

Ia menuturkan, kenakalan remaja saat ini cukup memprihatinkan, korupsi di atas batas kewajaran, peredaran narkoba terus meningkat. Melihat hal tersebut muncul kesadaran bahwa pendidikan di negeri ini tidak boleh hanya untuk mencari kerja semata tetapi menekankan pada peningkatan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut dia, sistem demokrasi pendidikan ala liberal atau barat tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia karena bangsa ini sudah mempunyai kultur yang sedemikian rupa yang harus diperhitungkan sebagai salah satu faktor dalam membuat konsep.

Ia menekankan, pemerintah ke depan harus memperhatikan PAUD. Jangan sampai anak-anak tidak mengikuti PAUD, terutma di desa-desa.

Ia berharap tidak ada diskriminasi berlebihan antara sekolah negeri dan swasta, antara sekolah di desa dan kota maupun daerah terpencil.

"Saya juga ingin guru-guru itu kembali dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama agar mememudahkan atau mengefektifkan dalam penguatan sumber daya guru. Apalagi guru sekarang kadang-kadang menjadi korban pilkada, karena tidak mendukung penguasa di daerah," katanya. (*)