Tentunya (turunnya angka kemiskinan) berkorelasi dengan bantuan-bantuan yang diberikan PemerintahJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai turunnya angka kemiskinan juga berkorelasi dengan masifnya program bantuan seperti pangan dari pemerintah kepada masyarakat rentan atau ekonomi menengah ke bawah.
"Tentunya (turunnya angka kemiskinan) berkorelasi dengan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah," kata Arief dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Arief menyampaikan hal itu, ketika diminta tanggapan soal pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang menyebut bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun tajam.
Arief menyebut salah satu program bantuan pangan yang cukup berkorelasi dalam mendukung menekan angka kemiskinan yakni bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Meski begitu, Arief tidak menjelaskan lebih rinci mengenai peran dari bantuan pangan terhadap penurunan angka kemiskinan. Namun dia menegaskan bahwa turunnya angka kemiskinan juga berkorelasi terhadap bantuan pangan beras.
Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran sebesar Rp11 triliun disiapkan untuk melanjutkan bantuan pangan hingga Desember 2024, bagi 22 juta KPM.
Ia menyebutkan bahwa anggaran tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Arief menyampaikan bahwa Menteri Keuangan telah menganggarkan untuk keberlanjutan program pro rakyat tersebut.
Alokasi bantuan beras 10 kilogram dan bantuan daging ayam dan telur diperpanjang oleh pemerintah tiga bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember 2024.
"Kebermanfaatan program bantuan pangan ini tentu untuk masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga kita sama-sama punya kewajiban untuk menjaga agar penyaluran benar-benar tepat sasaran," kata Arief.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia turun tajam, dengan angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen pada 2024.
"Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.
Selain itu, Jokowi menuturkan indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen pada tahun 2024.
"Kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia-sentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya," ujarnya.
Presiden juga mengatakan semua pihak bekerja keras untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial.
Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar untuk pendidikan diberikan bagi sekitar 20 juta siswa per tahun, dan Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan diberikan kepada sekitar 45 ribu mahasiswa.
Baca juga: Bapanas-BNPP gelar pangan murah di 13 batas negara sambut HUT Ke-79 RI
Baca juga: Harga cabai rawit merah naik hingga Rp10.580 menjadi Rp74.470 per kg
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
