BNPB nyatakan ketahanan bencana tetap jadi program prioritas

Kami optimistis dukungan anggarannya akan disetujui oleh pemerintahan/legislatif periode yang akan datang, demi menjamin kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks ketahanan bencana.

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan isu terkait ketahanan bencana tetap menjadi program prioritas meski tidak dijabarkan secara utuh oleh presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat.

"Kita mendengar semua (ketahanan bencana) tidak masuk atau dijabarkan di situ (Sidang Tahunan MPR) tetapi konteks bencana itu kan sebenarnya dititip-titipkan di program-program yang lain. Misalnya masalah lingkungan, pangan, yang juga berimplikasi dengan bencana," kata Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Lilik Kurniawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat malam.

Dia menjelaskan, ketahanan bencana tetap menjadi prioritas pemerintah yang dapat dibuktikan melalui masif-nya dukungan pengadaan peralatan kebencanaan dari pusat ke setiap daerah yang membutuhkan.

Selain itu, pihaknya juga memastikan sampai saat ini belum ada masyarakat yang menjadi korban bencana berada dalam kondisi terlantar dan tidak mendapatkan bantuan baik berupa makanan ataupun sandang hingga obat-obatan.

BNPB mencatat keberhasilan merealisasikan anggaran senilai Rp5,147 triliun lebih, untuk menjalankan program ketahanan bencana
dari pagu anggaran senilai Rp5,481 triliun pada tahun anggaran 2023.

Bahkan, Lilik mengungkapkan BNPB melalui Kedeputian Logistik dan Peralatan saat ini sedang menyiapkan enam rencana kerja prioritas untuk mendukung program ketahanan bencana nasional, salah satunya membangun gudang logistik terpadu di tujuh regional.

Masing-masing fasilitas gudang logistik tersebut akan berlokasi di Kota Padang untuk menjamin kebutuhan logistik saat terjadi bencana di Pulau Sumatera, Jakarta dan Surabaya untuk Pulau Jawa, Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk Pulau Kalimantan.

Kemudian gudang logistik di Kota Gorontalo untuk Pulau Sulawesi, Kota Ambon untuk Maluku-Maluku Utara, Kota Kupang untuk Pulau Bali-Nusa Tenggara, dan Manokwari untuk menjamin kebutuhan logistik saat terjadi bencana di Pulau Papua.

"Itu poin keempat dari enam rencana kerja untuk lima tahun ke depan, 2025-2029, yang kami optimistis dukungan anggarannya akan disetujui oleh pemerintahan/legislatif periode yang akan datang, demi menjamin kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks ketahanan bencana," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat, mengungkapkan gambaran besar Belanja Negara dalam postur RAPBN 2025 direncanakan senilai Rp3.613,1 triliun.

Dari nilai anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk sektor pendidikan (senilai Rp722,6 triliun), perlindungan sosial (Rp504,7 triliun), kesehatan (Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara), ketahanan pangan (senilai Rp124,4 triliun).

Kemudian anggaran transfer ke daerah direncanakan senilai Rp919,9 triliun yang ditargetkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

Sementara untuk Pendapatan Negara pada tahun 2025 dirancang senilai Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.*