Saya kira tidak akan berpengaruh karena kami juga melihat adanya kenaikan yang pesat dari anggaran belanja keseluruhanJakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai anggaran makan siang atau makan bergizi gratis bagi anak sekolah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tak akan menggerus program-program pendidikan yang selama ini telah berjalan.
RABPN 2025 mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis, yang menjadi salah satu program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, sebesar Rp71 triliun atau 2 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.
“Saya kira tidak akan berpengaruh karena kami juga melihat adanya kenaikan yang pesat dari anggaran belanja keseluruhan,” ucap Yose kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Program makan bergizi gratis masuk ke dalam rancangan pos anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Anggaran pendidikan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
Anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
“Tapi ini masalahnya adalah permasalahan keuangan, apakah implementasinya bisa dijalankan,” ujar Yose.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat. Presiden mengatakan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Indonesia menuju negara maju.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar, yakni inflasi dijaga pada kisaran 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan di sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun di 7,1 persen, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada 82 dolar AS/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.
“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang,” ujar Presiden.
Presiden melanjutkan, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505,4 triliun.
Kemudian, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
APBN Tahun Anggaran 2025 hadir pada masa transisi pemerintahan, sehingga proses penyusunannya juga khusus.
Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, presiden yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama masa pemerintahan presiden berikutnya.
Meski demikian, presiden terpilih di periode berikutnya tetap memiliki fleksibilitas untuk memperbaiki RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).
Baca juga: Menko PMK sebut nasi jagung bisa jadi opsi menu makan siang gratis
Baca juga: Mendag: Anggaran makan gratis per porsi sesuai kemampuan daerah
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
