Koordinator Pokja Politik Greenpeace Indonesia Khalisah Khalid saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan data menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia semakin sering terjadi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik secara ekonomi maupun sosial.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dalam periode Januari-13 Agustus 2024 sebanyak 1.187 peristiwa bencana yang melanda Indonesia. Sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Dari rentetan peristiwa bencana tersebut BNPB melaporkan terdata sebanyak 400 orang luka-luka, 47 orang dinyatakan hilang, dan 127 orang meninggal dunia dari total mencapai 4 juta orang yang menjadi korban bencana.
Baca juga: BSKDN perkuat dukungan data lingkungan hidup-ketahanan bencana
Sementara dalam aspek perekonomian juga terdampak signifikan. Menurut dia, data Bapppenas dan Bank Indonesia mencatat nilai kerugian perekonomian negara sudah mencapai senilai Rp544 triliun dan bahkan diprediksi berpotensi meningkat mencapai 40 persen dari PDB tahun 2050 akibat bencana alam.
"Tantangannya, data yang dikeluarkan oleh lembaga seperti BNPB dan BMKG itu juga belum dijadikan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya terus menyuarakan jangan sampai ketahanan bencana dilupakan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan. Terlebih, kata dia, isu ketahanan bencana, krisis iklim dan masyarakat adat yang belum menjadi sorotan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, Jumat siang.
“Belum menjadi fokus pemerintahan, termasuk di dalamnya soal masyarakat adat. Ini bisa kita lihat nyaris tidak disebutkan pada pidato kenegaraan, demikian juga ketika melihat arsitektur keuangan APBN 2025,” ujar Khalisah.
Baca juga: Bappenas: Indonesia perlu bangun ketahanan bencana berbasis wilayah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat, mengungkapkan gambaran besar Belanja Negara dalam postur RAPBN 2025 direncanakan senilai Rp3.613,1 triliun.
Dari nilai anggaran tersebut di antaranya dialokasikan untuk sektor pendidikan (senilai Rp722,6 triliun), perlindungan sosial (Rp504,7 triliun), kesehatan (Rp197,8 triliun), ketahanan pangan (Rp124,4 triliun).
Kemudian anggaran transfer ke daerah direncanakan senilai Rp919,9 triliun yang ditargetkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antar-daerah.
Baca juga: RI usulkan empat konsep ketahanan bencana pertahankan target SDGs
Sementara untuk Pendapatan Negara pada tahun 2025 dirancang senilai Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
