“Saya ingin menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2025 ini telah dipadu-padankan dengan Program Hasil Terbaik Cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wapres Terpilih,” kata Suharso saat Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.
Pertama, terkait dengan program makanan bergizi sehat di sekolah mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.
Kebutuhan untuk PHTC atau program quick win pertama ini yang masuk dalam RAPBN 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.
Kemudian yang kedua, PHTC terkait pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Suharso menyebutkan PHTC kedua itu meliputi luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50-80 ribu hektare serta luas cetak sawah ekstensifikasi dan sawah baru 250 ribu hektare yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Lampung
PHTC ketiga, lanjut Suharso, terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam program ini, pemerintahan mendatang berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.
Selain itu, pemerintahan mendatang juga akan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota.
Keempat, PHTC yang terkait dengan pembangunan dan perbaikan sekolah.
Suharso menyebutkan, pemerintahan baru akan membangun 4 SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi sebanyak kurang lebih 90 ribu ruang kelas.
Selanjutnya PHTC kelima yaitu melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8 persen dan tahun depan ditargetkan menjadi 0 persen.
Keenam, PHTC yang terkait dengan pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, serta pengentasan 563,1 hektar permukiman kumuh.
PHTC ketujuh, yaitu menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI dan Kepolisian RI secara bertahap.
Terakhir atau kedelapan, program quick win juga memasukkan program optimalisasi penerimaan negara.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024
