(Anggaran) semuanya baseline, karena untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp143,1 miliar merupakan anggaran dasar (baseline).

“(Anggaran) semuanya baseline, karena untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya,” kata Sri Mulyani dan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.

Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN terbilang kecil bila dibandingkan dengan pagu program infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, di mana IKN menjadi salah satu program yang disasar.

Namun, Menkeu menjelaskan, pemerintah berikutnya memiliki keleluasaan untuk menetapkan anggaran program prioritas mereka, termasuk mengubah alokasi dana untuk IKN.

“Bagaimana alokasinya? Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN (OIKN)? Itu berdasarkan kesiapan institusinya,” katanya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN senilai Rp75 triliun sepanjang tahun anggaran 2022-2024.

Realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023. Sementara pada 2024, alokasi anggaran IKN naik dari sebelumnya Rp40,6 triliun menjadi Rp42,5 triliun.

Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Adapun untuk tahun depan, kabinet Jokowi menetapkan anggaran infrastruktur senilai Rp400,3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Baca juga: RAPBN 2025 alokasikan anggaran subsidi dan kompensasi Rp525 triliun
Baca juga: Anggota Komisi VI DPR: Anggaran IKN-makan bergizi gratis prioritas
Baca juga: Menkeu: Defisit RAPBN 2025 2,53 persen tetap dijaga pada level aman

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024