Problem pendidikan di Indonesia ya soal pelayanan pendidikan. Di Indonesia ada kesenjangan lulusan pendidikan yang ekstremJakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami mengatakan menjamin adanya akses pendidikan yang adil dan merata menjadi salah satu kunci isu pendidikan di Indonesia.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Amich Alhumami menyatakan untuk mendiskusikan masalah pendidikan harus berangkat dari isu besar di lingkungan pendidikan, yaitu pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan, termasuk pentingnya memastikan akses pendidikan adil dan merata bagi seluruh masyarakat serta menjaga kualitas pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.
"Problem pendidikan di Indonesia ya soal pelayanan pendidikan. Di Indonesia ada kesenjangan lulusan pendidikan yang ekstrem. Sebagai contoh, pada level SD/MI/MTS, peserta didik banyak yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut 93 persen. Namun yang sangat berat yaitu pendidikan SMA, yakni hanya sekitar 86,7 persen saja yang berhasil lulus", katanya dalam program Maarif House pada 15 Agustus 2024.
Baca juga: Bappenas sebut ada empat isu strategis pendidikan tinggi
Lebih lanjut Amich memaparkan masih rendahnya kualitas guru dan belum adanya standar yang jelas dalam perekrutan guru, yang terlihat dari sekolah atau dinas tidak memiliki standar yang jelas dalam hal melakukan rekrutmen guru.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Adlin Sila menyoroti pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. Dia mengatakan guru harus berperan sebagai coach atau guru penggerak, agar mampu mengembangkan potensi anak didiknya.
"Pusat pendidikan tidak hanya bertumpu pada guru, namun juga harus mempertimbangkan aspek keaktifan dari peserta didik," kata Adlin.
Lebih lanjut Adlin mengatakan diversifikasi pembelajaran juga tidak kalah penting. Orientasi pendidikan tidak semestinya terpaku pada target-target yang dicanangkan pada awal secara kaku, dan logika seperti itu adalah penyebab kenapa banyak kelas akselerasi dibubarkan.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius
Karena konsep drilling atau fokus pada target secara kaku, menurutnya, tidak sejalan dengan konsep Sekolah Merdeka.
Sementara itu Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo menyebut sistem pendidikan seperti di Prancis memberikan ruang bagi peserta didik untuk memiliki Higher Order Level of Thinking (HOTS).
HOTS diajarkan melalui pelajaran filsafat, dimana di tingkat SMA mata pelajaran filsafat diujikan pada level nasional. Selain filsafat, dua hal lain yang diajarkan dan diujikan di Prancis adalah Bahasa Prancis dan matematika.
Baca juga: Kemendikbudristek: Rapor Pendidikan dorong pemerataan pendidikan RI
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
