Dengan mengusung program prioritas Revolusi Mental pada awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi merevolusi cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia agar lebih positif dan produktif.
Berbagai program penyediaan lapangan kerja, seperti pengembangan ekonomi digital, padat karya, reformasi ketenagakerjaan, serta upaya peningkatan kemampuan melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi seperti pada Program Kartu Prakerja yang memberikan akses ke pelatihan, sertifikasi, serta pemberian insentif finansial turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, meski diterpa badai pandemi COVID-19 beberapa tahun silam.
Hal tersebut membuahkan hasil, dibuktikan dengan menurunnya angka pengangguran di Indonesia. Sejak 2020, angka pengangguran di Indonesia terus turun dari 7,07 persen pada 2020, 6,49 persen pada 2021, 5,86 persen pada 2022, 5,32 persen pada 2023, dan 4,8 persen pada 2024.
Penurunan angka pengangguran tersebut juga berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia tercatat berada pada 10,14 persen pada 2021, 9,54 persen pada 2022, 9,36 persen pada 2023, dan 9,03 persen pada 2024 ini. Demikian pula angka kemiskinan ekstrem di Indonesia yang nyaris hilang pada 2024 ini, dengan catatan 0,83 persen.
Tidak hanya bagi angkatan kerja, di bidang pendidikan, Presiden Jokowi juga terus memberikan bantuan untuk para siswa di Indonesia. Dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif juga tak luput dari perhatian.
Tak kurang dari 20 juta siswa menerima Program Indonesia Pintar setiap tahunnya. Demikian pula untuk para mahasiswa, sebanyak 1,5 juta mahasiswa menerima Program Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Angka tersebut juga ditambah dengan adanya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa yang berprestasi.
Di bidang kesehatan, upaya perbaikan juga menunjukkan hasil positif. Melalui rangkaian Program Transformasi Kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan RI, yang mana pencegahan menjadi langkah utama dibandingkan pengobatan, Indonesia mampu memperbaiki catatan buruknya.
Beberapa di antaranya yakni melalui penurunan angka kematian bayi, dari sebelumnya mencapai 27 per 1.000 kelahiran menjadi 17 per 1.000 kelahiran pada 2023. Penurunan jumlah kematian bayi tersebut juga dibarengi oleh penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 21,5 persen pada tahun yang sama.
Capaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia juga meningkat drastis. Hingga kini, tercatat lebih dari 273 juta atau sekitar 98,16 persen warga Indonesia tergabung ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah.
Capaian tersebut juga melampaui target Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, yang mengatur target kepesertaan JKN pada tahun 2024 mencapai 98 persen.
Hal tersebut turut mengantarkan Indonesia mendapatkan pujian banyak negara asing dalam Kongres Ke-15 International Health Economic Association (IHEA) di Pusat Konvensi Internasional Cape Town, Afrika Selatan pada 2023 yang lalu.
Mandat kesejahteraan rakyat untuk era berikutnya
Presiden Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 telah mengumumkan rincian APBN 2025 untuk digunakan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun berikutnya.
Secara tegas, ia menyampaikan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam jangka menengah, Presiden Jokowi mengarahkan pemangku kebijakan selanjutnya untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.
Oleh sebab itu, beberapa hal yang digarisbawahi oleh Presiden Jokowi adalah anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis, yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah, dan dilaksanakan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
Kemudian, anggaran juga difokuskan untuk program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Presiden Jokowi juga menekankan pembentukan ekosistem pendidikan yang kondusif.
Oleh karenanya, anggaran Rp722,6 triliun dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Di samping itu, untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan serta mengakselerasi pengentasan warga miskin yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp504,7 triliun dalam rangka perlindungan sosial.
Sementara, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Secara keseluruhan, transisi kepemimpinan dari Joko Widodo ke Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa kemajuan yang berkelanjutan sekaligus mampu menjawab tantangan-tantangan besar yang dihadapi Indonesia, serta memenuhi aspirasi rakyat untuk masa depan yang lebih baik.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
