Kami mengapresiasi Pemprov Jateng yang mereplikasi kegiatan pengendalian kerawanan pangan melalui APBD Provinsi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang mereplikasi kegiatan pengendalian kerawanan pangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

"Kami mengapresiasi Pemprov Jateng yang mereplikasi kegiatan pengendalian kerawanan pangan melalui APBD Provinsi," kata Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Nyoto mengatakan program bantuan yang diberikan secara bertahap dan konsisten oleh Pemprov Jateng memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Menurutnya, dengan adanya bantuan intervensi kerawanan pangan, masyarakat sangat terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mampu meningkatkan gizi masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

"Bantuan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan, dapat menikmati akses pangan yang memadai," ujarnya saat mengunjungi Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Magelang.

Bantuan intervensi rawan pangan merupakan salah satu program pemerintah melalui Bapanas yang berfokus pada upaya menurunkan daerah rentan rawan pangan berdasarkan kriteria spesifik.

Pemilihan lokus intervensi didasarkan pada indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) tinggi, desa prioritas 1 hingga 3 hasil peta FSVA kabupaten, serta sasaran penerima bantuan pangan yang merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Dyah Lukisari menyampaikan bahwa bantuan pengendalian desa rawan pangan di 2024 diberikan sebanyak 9 kali sampai akhir tahun.

Kegiatan itu merupakan replikasi atau melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.

Nanti, kata Dyah, pada 2025 program tersebut akan berlanjut dengan pola subsidi, sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat khususnya penerima manfaat.

"Kami melanjutkan apa yang telah dilakukan Bapanas tentu dengan kemampuan anggaran yang ada di kami. Jadi kegiatan ini merupakan bentuk penanganan desa rawan pangan dan gizi yang kami replikasi," jelas Dyah.

Dalam replikasi program itu, Pemprov Jateng memberikan bantuan paket pangan terdiri beras 5 Kg, telur 1 kg, daging ayam 1 kg dan juga Susu Bubuk.

Sebanyak 1.100 keluarga penerima bantuan pangan di Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan pangan tahap 5 dalam rangka intervensi pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Bantuan yang berasal dari APBD Dinas Ketahanan Pangan (Distanpangan) Jawa Tengah itu tersebar di 8 kabupaten, dengan total 22 desa termasuk 3 desa di Kabupaten Magelang.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen.

Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Kami berharap piloting ini menjadi pemantik pemerintah daerah, dalam hal ini 20 kabupaten dan 8 provinsi lokus untuk melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan APBD, sehingga status ketahanan pangan dan gizi masyarakat meningkat" ujar Arief saat peluncuran penyaluran bantuan di Cilacap, Rabu (12/8).

Baca juga: Bapanas dan UGM kerja sama strategis tangani kerawanan pangan
Baca juga: Bapanas: Pemantauan pangan intensif dilakukan demi kendalikan inflasi


Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024