Anggota Komisi VI DPR: Anggaran IKN-makan bergizi gratis prioritas

Menurut saya tetap bahwa untuk IKN dan makan bergizi gratis tentu ini akan menjadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa pihaknya mendukung anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan siang bergizi gratis untuk menjadi prioritas.

"Menurut saya tetap bahwa untuk IKN dan makan bergizi gratis tentu ini akan menjadi prioritas," kata Herman di sela menghadiri pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Herman menekankan pentingnya mempertahankan pola pembangunan yang berbasis infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Kedua aspek tersebut, menurutnya, harus tetap menjadi fokus utama dalam pengalokasian anggaran negara.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran belanja negara tidak boleh meninggalkan dua aspek penting tersebut, yakni pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kedua aspek tersebut dianggap sebagai pondasi utama dalam upaya mempercepat pembangunan nasional.

Di sisi lain, program makan siang bergizi gratis dianggap sangat penting untuk mendukung kesehatan dan perkembangan generasi muda. Investasi dalam kesehatan masyarakat akan memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa.

"Selain tetap mempertahankan pola pembangunan yang berbasiskan terhadap infrastruktur dan terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, dua aspek yang tidak boleh ditinggalkan dalam anggaran belanja negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.

Adapun pembangunan infrastruktur tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.

Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6).

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam kisaran postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Baca juga: Ekonom beri beberapa catatan terhadap RAPBN 2025
Baca juga: Heru Budi lakukan uji coba makan gratis usai perayaan HUT RI