Pertama, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di angka 5,2 persen dinilai sangat moderat mengingat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, target pertumbuhan hanya sekali tercapai sekali, yakni pada tahun 2022.
“Bagi Prabowo, berat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke angka delapan (8) persen,” kata dia ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.
Kedua ialah dana pendidikan dibuat pas dengan mandatory spending sejumlah 20 persen dari negara, padahal kebutuhan untuk belanja pendidikan meningkat akibat masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun.
Menurut dia, seharusnya fokus pemerintah di bidang pendidikan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dan lain sebagainya, perlu membutuhkan pendanaan lebih besar.
Ketiga, biaya infrastruktur berkurang kendati pembiayaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berlanjut. Artinya, ada proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi yang akan dirasionalisasikan.
“Hal ini senada dengan komitmen Prabowo untuk menggunakan APBN untuk fokus ke pembangunan pangan dan sumber daya manusia,” ujarnya yang menjabat sebagai Direktur Ekonomi Digital Celios.
Catatan selanjutnya yaitu tidak adanya pernyataan spesifik mengenai anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik. Huda menduga ada kemungkinan subsidi BBM dikurangi.
Kelima, penerimaan perpajakan diprediksi hanya tumbuh 7,8 persen. “Artinya, memang tidak memerlukan effort lebih dari perpajakan, kecuali target tahun ini tidak tercapai yang artinya pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa lebih dari 7,8 persen,” ungkap dia.
Terakhir, defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 2,29 persen menjadi 2.53 persen yang berarti terdapat ruang lebih luas bagi pemerintahan selanjutnya untuk menarik hutang lebih banyak di anggaran tahun depan.
“Hal ini harus disikapi dengan hati-hati agar porsi hutang terhadap PDB tidak meningkat,” ucap Huda.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
