Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan Tadjuddin Noer Effendi berpendapat, pemerintah perlu menaruh perhatian terhadap tingkat pengangguran angkatan kerja usia muda untuk menekan angka pengangguran yang disorot Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin dihubungi dari Jakarta, Jumat, menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,8 persen dari 149,38 juta angkatan kerja per Februari 2024, mencakup juga penduduk usia muda yang mengisi era bonus demografi Indonesia.

"Bonus demografi ini adalah peluang yang sangat besar kalau dapat dimanfaatkan dengan baik," katanya.

Secara khusus, dia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 yang mencatat terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda berusia 15-24 tahun, yang masuk dalam generasi Z, berstatus menganggur atau dalam kategori tidak bekerja, tidak bersekolah atau mengikuti pelatihan (not in employment, education, and training/NEET).

Di saat yang sama, data Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperlihatkan tingkat pengangguran Indonesia berada paling tinggi dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara. IMF mencatat tingkat pengangguran di tanah air mencapai 5,2 persen, dibandingkan Filipina 5,1 persen, Brunei Darussalam 4,9 persen, Malaysia 3,52 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen dan Thailand 1,1 persen.

Baca juga: Menko PMK sebut tingkat pengangguran secara nasional turun

Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih terjadi di berbagai industri. Mengacu kepada data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per Juni 2024 terdapat 32.064 orang yang menjadi korban PHK pada tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, dia menyebut, perlunya implementasi yang baik aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah capaian selama 10 tahun terakhir dalam pidato di dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024.

Dia menyoroti inflasi yang terkendali, angka kemiskinan dan stunting yang turun serta tingkat pengangguran yang berhasil ditekan.

Khusus tingkat pengangguran, Presiden mengungkapkan penurunan dari 5,7 persen menjadi 4,8 persen pada 2024.

Dia juga menargetkan angka pengangguran terbuka pada 2025 dapat ditekan di kisaran 4,5-5 persen, yang disampaikan dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada hari ini.

Baca juga: Menaker: Kondisi ketenagakerjaan Indonesia terus alami perbaikan
Baca juga: Menkeu siapkan anggaran perlinsos hingga Rp513 triliun pada 2025


Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024