Menhub minta pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur dilanjutkan

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan pendukungnya di bagian Indonesia Timur harus terus dilanjutkan demi mencapai kesetaraan di seluruh wilayah Indonesia.

Tercatat, realisasi investasi di luar Pulau Jawa selama 2023 senilai Rp730,8 triliun (51,5 persen), sedangkan di Pulau Jawa senilai Rp688,1 triliun (48,5 persen), yang diharapkan pada 2024 investasinya bisa lebih besar demi menurunkan kesenjangan dengan wilayah barat.

"Satu, yang Indonesia bagian timur itu harus dilanjutkan, karena dibutuhkan effort tertentu bagi kita untuk memberikan kesetaraan antara barat dan timur," ujar Budi di sela- sela Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan ini, Ia meyakini bahwa pemerintahan selanjutnya yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan semua pembangunan yang telah dilakukan selama periode 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya yakin. Kemarin juga statement-nya Pak Prabowo jelas bahwa IKN akan dilanjutkan semuanya. Dan gesture tadi pada saat pidato kan saling menghormati antara Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo," ujar Budi.

Ia memberikan pesan ke pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang belum baik.

"Saya pikir, kita konsentrasi, bagaimana bangsa ini tinggal landas dengan satu layanan pada masyarakat yang lebih baik ya. Oleh karenanya, apa yang sudah kita lakukan, diteruskan. Ada satu dua yang masih belum baik, ya tentu bisa diperbaiki," ujar Budi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan.