Ketua DPR: Pembangunan inklusif harus beri ruang bagi perempuan

Ayo perempuan Indonesia, tunjukkanlah bahwa kaum hawa adalah perempuan-perempuan hebat!

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pembangunan yang inklusif harus memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam prosesnya.

Saat menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, Puan menjelaskan bahwa pembangunan yang inklusif adalah memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

"Petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, pegawai negeri sipil (PNS), swasta, dan lain sebagainya, semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa keikutsertaan perempuan dalam pembangunan bukanlah sebagai bentuk afirmatif semata, melainkan sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara.

Menurut dia, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik.

Oleh karena itu, dia mengajak kaum perempuan di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam membangun tanah air.

"Ayo perempuan Indonesia, tunjukkanlah bahwa kaum hawa adalah perempuan-perempuan hebat!" ucapnya.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.

Baca juga: KSP: Busana adat Presiden adalah simbol terima kasih Ibu Kota Jakarta
Baca juga: Ketua DPR: Indonesia butuh sosok politisi yang negarawan