"Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan satu kesatuan. Kalau sampai terpisah, maka kekuatan mereka bisa pecah, sehingga tidak ada lagi legitimasi untuk membangun ibukota ini," kata pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat dalam sebuah diskusi media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.
Bukan hanya itu, menurut dia, apabila Jokowi meninggalkan Jakarta untuk maju menjadi capres, maka visi dan misi membangun Jakarta Baru terancam tidak berhasil.
"Jokowi punya kemampuan mendekati masyarakat, sedangkan Ahok bisa mendekati para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Paduan itulah yang bisa mewujudkan program Jakarta Baru," ujar Hasan.
Oleh karena itu, jika Jokowi dan Ahok tak lagi memimpin Jakarta, dia menganjurkan agar dilakukan Pemilukada pada 2015 mendatang. Dia pun menilai langkah tersebut cukup efektif, sehingga pembangunan dapat terus berjalan.
"Pemilukada itu efektif mengingat pemilu presiden baru akan digelar kembali pada 2019. Sedangkan, gubernur dan wakil gubernur DKI yang terpilih dalam Pemilukada 2015 akan bekerja hingga 2017. Jadi, fungsinya hanya meneruskan program-program saja," tutur Hasan.
Sementara itu, pengamat sekaligus Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Sahid Salahuddin juga turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilukada DKI pada 2015 nanti.
"Intinya, Pemilukada itu dilakukan supaya kita bisa mendapatkan pemimpin pengganti yang kemampuan dan keahliannya setara dengan Jokowi dan Ahok, sehingga program pembangunan Kota Jakarta terus berjalan," ungkap Sahid.
(R027/Z003)
Pewarta: Cornea K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
