"Kami memantau dengan cermat perkembangan di Mediterania Timur – ini adalah wilayah yang penting, terutama dalam hal menjamin keamanan. Kami menentang militerisasi dan tindakan apa pun yang dapat meningkatkan potensi konflik," kata Yuri Pilipson, Direktur Departemen Eropa Keempat Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada kantor berita Sputnik.
Rusia berupaya membantu menemukan solusi seimbang terhadap masalah Siprus, tambah sang diplomat itu.
Moskow berangkat dari "perlunya solusi yang komprehensif, layak dan adil terhadap masalah Siprus dalam kerangka hukum internasional yang disepakati yang ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan pertimbangan wajib atas kepentingan dan keprihatinan sah kedua komunitas (Turki di Siprus Utara dan Yunani Siprus)," kata Pilipson.
Sebelumnya pada Juli, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara mungkin membangun pangkalan angkatan laut dan fasilitas militer lainnya di Siprus Utara.
Siprus secara de facto terbagi menjadi wilayah Yunani dan Turki sejak tahun 1974. Republik Turki Siprus Utara dideklarasikan pada 1983 dengan dukungan Ankara.
Negosiasi mengenai reunifikasi Siprus telah berlangsung hampir sejak pemisahannya. Sedangkan putaran perundingan terakhir, yang digelar di kota Crans-Montana, Swiss, gagal menghasilkan kesepakatan pada Juli 2017.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Yunani sebut hubungan dengan Turki membaik signifikan sejak tahun lalu
Baca juga: Erdogan minta Turki dan Yunani kerja sama untuk energi nuklir
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024
