Beijing (ANTARA) - China berharap dapat tetap bekerja sama dengan Jepang dan membangun hubungan yang konstruktif setelah era pemerintahan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida.

"China berharap untuk bekerja sama dengan Jepang sesuai semangat empat dokumen politik yang telah disepakati China dan Jepang sehingga dapat secara komprehensif memajukan hubungan strategis yang saling menguntungkan dan membangun hubungan China-Jepang yang konstruktif dan stabil," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam keterangan tertulis di Beijing, Kamis.

Terdapat empat dokumen politik yang dianggap sebagai landasan hubungan Jepang-China.

Pertama, komunike bersama yang ditandatangani pada 1972 antara PM Kakuei Tanaka dan PM Zhou Enlai yang mengakhiri keadaan tidak normal antara kedua negara tersebut setelah berakhirnya Perang Dunia II dan berujung pada penolakan China atas permintaan repatriasi masa perang.

Kedua, perjanjian damai yang ditandatangani pada 1978, menegaskan bahwa kedua akan menyelesaikan semua perselisihan dengan cara damai dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan militer.

Ketiga dibuat ketika Presiden China Jiang Zemin mengunjungi Jepang sebagai tamu negara pada 1998.

Dokumen keempat adalah saat Presiden Hu Jintao berkunjung sebagai tamu negara ke Jepang pada 2008 dan menyatakan China-Jepang akan mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama.

Namun Lin Jian, menolak berkomentar soal pernyataan PM Kishida yang mengatakan tidak akan mengikuti pemilihan untuk menjabat menjadi PM untuk periode kedua. Kishida mengatakan ingin menunjukkan kepada masyarakat mengenai Partai Demokrat Liberal (LDP) yang baru dan transparan.

"Kami telah mencatat pengumuman (PM Kishida) tersebut. Ini adalah urusan dalam negeri Jepang. Kami tidak memiliki komentar tentang hal itu tapi China dan Jepang adalah dua negara bertetangga yang penting," tambah Lin Jian.

PM Kishida dalam pernyataannya tidak menyebutkan nama individu tertentu sebagai kandidat pilihan untuk pemimpin LDP berikutnya.

Pada September 2024, pemilihan umum akan diadakan untuk memilih ketua baru LDP yang berkuasa, untuk menggantikan posisi Kishida.

Pemenang dalam pemilihan tersebut akan menjadi perdana menteri Jepang berikutnya.

Kepercayaan publik terhadap PM Kishida telah merosot tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Skandal soal dana fraksi LDP yang tidak dilaporkan mengemuka pada akhir 2023, ketika diketahui bahwa lima fraksi dalam partai yang berkuasa diduga menerima uang dari berbagai acara penggalangan dana yang tidak mereka laporkan.

Sejumlah anggota senior LDP telah diperiksa, dan beberapa politikus mengundurkan diri di tengah skandal tersebut.

Baca juga: PM Jepang umumkan tidak ikuti pemilihan pada September 2024
Baca juga: Presiden Biden sebut kepemimpinan PM Kishida bersejarah

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024