Cak Imin lapor Wapres Ma'ruf Amin soal hubungan PKB dengan PBNU

"Beliau sampaikan 'ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya organisasi politik, satunya organisasi masyarakat',"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melaporkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa ada keinginan intervensi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Beliau sampaikan 'ya semua harus taat konstitusi, karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda. Satunya organisasi politik, satunya organisasi masyarakat'," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, Ma'ruf Amin merupakan salah satu pendiri sekaligus ketua dewan syuro pertama PKB, sebelum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Muhaimin berharap agar PBNU taat terhadap konstitusi, yaitu Undang-Undang Partai Politik dan Organisasi Masyarakat.

"Saya berharap PBNU untuk taat konstitusi, mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi," katanya.

Kendati demikian, Cak Imin mengaku tetap menghormati PBNU terutama untuk masukan dan kritik yang dapat menjadi modal agar partai berlambang bola dunia yang dikeliling sembilan bintang itu lebih baik.

"Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organisasi yang berbeda secara konstitusional. Masing-masing dijamin oleh konstitusi negara," pungkas Cak Imin.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa PKB dan lembaganya adalah dua entitas yang berbeda.

Walaupun demikian, kata dia, karena PKB lahir dari rahim NU, maka sudah sepantasnya PKB berkhidmat ke NU.

"Kami menyadari bahwa NU dan PKB ini dua entitas yang berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan struktural sama sekali, tidak bisa misalnya PBNU membuat SK memecat Ketua Umum PKB atau membatalkan keputusan PKB melalui SK. Itu tidak bisa, kami tahu, kami menyadari itu," kata Yahya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.