Tudingan itu terkait perpanjangan masa jabatan, mengubah konstitusi untuk bisa menjabat tiga periode, hingga mengambil alih partai politik yang beberapa hari terakhir ramai dibicarakan.
"Kita semua sudah mendengar, membaca, dan menyaksikan berkali-kali bagaimana Presiden membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Presiden taat hukum, presiden taat konstitusi, dan Presiden fokus bekerja untuk kemajuan negara dan bangsa ini," tegas Juri di Jakarta, Kamis.
Juri menegaskan berbagai tuduhan kepada Presiden Jokowi sama sekali tidak beralasan, terlebih saat ini Presiden sedang fokus menyelesaikan agenda-agenda penting pemerintahannya yang akan berakhir pada Oktober 2024.
Baca juga: Idrus Marham yakin tak ada cawe-cawe Istana jika Bahlil maju ketum
Menurut Juri, ada upaya rekayasa dan pabrikasi narasi insinuatif yang sistematis untuk menurunkan citra Presiden Jokowi dan merusak tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi.
"Saya menyebut ini upaya pabrikasi narasi insinuatif untuk men-downgrade Presiden dan terus-menerus berusaha merusak tingkat kepercayaan yang tetap tinggi di mata masyarakat. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari tindakan ini? Mengapa mereka tidak henti-hentinya melontarkan tuduhan-tuduhan tersebut?" ujarnya.
Meski demikian, Juri yang pernah menjadi Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden ini bersyukur masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya dengan baik.
Ia juga berharap transisi dan keberlanjutan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar.
"Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak, terutama para elit, untuk tidak membangun opini, narasi, dan spekulasi-spekulasi politik yang dapat memperlemah kohesi sosial masyarakat kita," ujarnya.
Baca juga: Jokowi: Urusan Airlangga itu urusan internal Partai Golkar
Baca juga: Ari: Pengunduran Airlangga dari Golkar tak ada kaitan dengan Presiden
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
