"Hingga saat ini, Kabupaten Sambas tercatat sebagai salah satu daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana bantuan pemilu tersebut. Untuk itu kita dorong agar Pemkab Sambas bisa segera merelisasikannya," kata Kepala Kesbangpolinmas Kalbar Manto Saidi di Pontianak, Kamis.
Baca juga: Mendagri imbau daerah segera selesaikan NPHD Pilkada Serentak
Manto menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memberikan tenggat waktu bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikan pencairan dana sesuai NPHD. Targetnya, semua pencairan dana harus selesai pada pertengahan Agustus 2024.
"Awalnya, pencairan dana itu diharapkan selesai pada Juli, namun dengan arahan terbaru dari Mendagri, kami diberi waktu hingga pertengahan Agustus. Oleh karena itu, saya minta pencairan dana bantuan tersebut bisa diselesaikan dalam minggu ini," tuturnya.
Baca juga: Mendagri apresiasi Pemda Jabar realisasikan NPHD hampir 100 persen
NPHD untuk Kabupaten Sambas disepakati sebesar Rp11 miliar, namun hingga saat ini baru Rp9 miliar yang telah dicairkan. Sisa Rp2 miliar masih belum ditransfer dan pencairannya dilakukan secara bertahap.
"Untuk Sambas, NPHD memang sudah dicairkan, namun belum sepenuhnya lunas. KPU masih menunggu Rp4 miliar dan Bawaslu Rp2 miliar," katanya.
Baca juga: Mendagri imbau pemda se-Sumatera segera realisasikan anggaran pilkada
Manto menambahkan, percepatan pencairan dana ini penting untuk menghindari catatan negatif dari Kementerian Dalam Negeri dan memastikan bahwa Kalbar tidak lagi dikategorikan sebagai daerah yang belum menyelesaikan kewajiban NPHD.
"Kami sangat berharap agar pencairan dana hibah ini segera dilunasi, sehingga dalam evaluasi Kemendagri, Kalbar tidak lagi disebut sebagai daerah yang tertinggal dalam pelunasan NPHD," kata Manto.
Baca juga: Mendagri: 370 pemda belum realisasikan NPHD pengamanan pilkada
Meskipun komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan penyelenggara pemilu berjalan baik, Manto menekankan bahwa lambatnya pencairan dana NPHD tetap menjadi catatan bagi Kemendagri.
"Tidak ada masalah krusial dalam komunikasi antara pemerintah kabupaten dan penyelenggara pemilu, namun arahan Mendagri adalah agar seluruh pencairan NPHD selesai pada bulan Agustus. Daerah yang paling awal melunasi NPHD akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri," kata Manto.
Baca juga: Mendagri: Pemda Bali realisasikan hibah pilkada tercepat
Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Faisal Riza, memastikan bahwa NPHD di seluruh kabupaten/kota di Kalbar sudah ditandatangani dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah masing-masing.
"Setelah memasuki tahapan Pilkada, semua yang terkait dengan NPHD telah disiapkan, dan pencairan dana ini sangat penting untuk kelancaran seluruh tahapan pemilu," tuturnya.
Faisal juga menjelaskan bahwa total NPHD untuk seluruh Kalimantan Barat mencapai Rp300 miliar, dengan alokasi khusus untuk provinsi sebesar Rp70 miliar.
"Ada pembagian anggaran, termasuk untuk honor panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan sekretariatnya," kata Faisal.
Baca juga: KPU-Pemkab Mukomuko tandatangan NPHD Pilkada 2024
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan estimasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilukada, termasuk antisipasi terhadap potensi sengketa.
"Kami telah mengantisipasi semua kebutuhan hingga tahapan terakhir Pilkada, dan NPHD ini sangat penting untuk menjamin kelancaran proses tersebut," kata Faisal.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
