Wapres puas atas hasil KTT Keamanan Nuklir

Model legislasi nasional ini sudah didukung oleh 29 negara dan akan terus bertambah."

Den Haag (ANTARA News) - Wakil Presiden RI Boediono menyatakan puas atas hasil KTT Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit) di Den Haag, Belanda, 24-25 Maret lalu yang dihadiri 58 kepala negara/pemerintahan termasuk pemimpin lembaga internasional.

"Hasil dan penyelenggaraannya sangat baik, patut dicontoh," kata Wapres saat menyampaikan hasil kunjungannya sebagaimana dilaporkan wartawan Antara dari Den Haag, Kamis.

Wapres menegaskan dalam deklarasi komunike Den Haag sebagai hasil dari KTT Keamanan Nuklir tercapai kesepahaman yang makin kuat di banyak negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang keamanan nuklir dan jangan sampai nuklir dikuasai oleh teroris.

Hal yang lebih membanggakan lagi, katanya, seluruh peserta dapat menerima masukan dari Indonesia khususnya pada kebutuhan agar setiap negara memiliki Undang-Undang Keamanan Nuklir.

Dirjen Multilateral Kemnlu Hasan Kleib menambahkan bahwa pemerintah mengajukan RUU Keamanan Nuklir ke DPR pada awal 2015 dan diharapkan pada tahun itu Indonesia telah memiliki UU yang menjadi pedoman dan ikatan hukum dalam hal keamanan nuklir.

Saat ini, katanya, naskah draf RUU Keamanan Nuklir itu sudah disusun dan dibahas antarkementerian bahkan disodorkan materinya dalam KTT Keamanan Nuklir serta disambut baik oleh seluruh delegasi peserta KTT dari negara-negara lain.

Sebelumnya Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa Indonesia akan memiliki Undang-Undang Keamanan Nuklir pada 2015 sebagai bagian dari keseriusan atas prakarsa Indonesia pada KTT Keamanan Nuklir.

"Indonesia sudah mengawali dan pada 2015 akan mewujudkan UU Keamanan Nuklir," katanya.

Dalam KTT itu, katanya, Indonesia memprakarsai agar setiap negara memiliki Undang-Undang Keamanan Nuklir.

Prakarsa itu disampaikan Indonesia berupa model implementasi legislasi nasional tentang keamanan nuklir yang disebut "National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security" (NLIK).

"Model legislasi nasional ini sudah didukung oleh 29 negara dan akan terus bertambah," kata Marty pada KTT yang dihadiri 58 pemimpin negara/pemerintahan termasuk lima pemimpin organisasi internasional itu.

Ke-29 negara itu antara lain AS sebagai tuan rumah KTT pertama pada 2010, Korea Selatan selaku tuan rumah KTT kedua pada 2012, Belanda, dan negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, Australia, Amerika, dan Asia lainnya.

"Terlepas dari tantangan, itu menjadi model yang manfaatnya bisa diseuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Terpenting kita mendorong perlucutan senjata nuklir, pemanfaatan bahan nuklir secara aman," katanya.