Hal ini disampaikan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Keterpaduan Poktan Sebagai Laboratorium PKK yang diadakan daring dan luring di Jakarta, Kamis.
"Siapa yang paling aktif memperhatikan dan melakukan penataan di RPTRA-nya masing-masing, satu camat dan satu lurah, akan dapat Rp10 juta dari gubernur," ujar dia.
Sigit akan memantau dan mengevaluasi para camat dan lurah di Jakarta terkait penataan RPTRA di wilayah masing-masing mulai 16 Agustus 2024 hingga tiga bulan ke depan.
"Mulai besok sampai tiga bulan ke depan, kami di provinsi akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk camat dan lurah. Silahkan mulai besok, sama-sama kita bergegas untuk bisa melakukan penataan di RPTRA tempat bertugas," kata dia.
Baca juga: RPTRA tak boleh digunakan untuk kampanye pilkada
Baca juga: Jakpus latih olahan pangan dari daging ternak di RPTRA Gondangdia
Sigit menuturkan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah mengajak camat dan lurah untuk kembali menata dan mengaktifkan kegiatan di RPTRA. Dengan demikian, RPTRA sebagai laboratorium Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat benar-benar terwujud.
Sebagai ruang yang ramah anak, RPTRA menyediakan berbagai fasilitas bermain, ruang berolahraga anak dan keluarga yang dilengkapi berbagai tanaman, tempat interaksi di dalam ruangan seperti perpustakaan dan ruang multimedia sebagai tempat belajar anak.
Merujuk laman resmi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPPA) DKI Jakarta, sejak tahun 2015 hingga 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mendirikan 324 RPTRA yang terdapat di 44 kecamatan dan 173 kelurahan.
Jumlah tersebut sudah melampaui target yang awalnya berjumlah 267. Dari total RPTRA tersebut, 253 RPTRA dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 71 lokasi dibangun menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
