Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa jumlah penderita penyakit tersebut terdata pada Januari-Juli 2024 di Nias Selatan.
"Mayoritas penderita merupakan warga di Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Simauk, Tanah Masa, dan Hibala," katanya.
Baca juga: 10 kabupaten/kota di Sumut belum bersih dari malaria
Merespons kondisi tersebut, Abdul menyebutkan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan status darurat kejadian bencana non-alam yang berlaku efektif sampai dengan 23 Agustus 2024.
BNPB memberikan pendampingan langsung kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Nias Selatan untuk mengatasi wabah penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa yang ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan anopheles itu.
Menurut dia, setiap hari petugas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya melakukan pembersihan lingkungan, pengasapan dan penguatan daya tahan tubuh masyarakat yang diprioritaskan serentak di seluruh kelurahan di Nias Selatan.
Baca juga: Dinkes: dua orang meninggal akibat DBD di Kapuas Hulu, dari 132 kasus
Sebagai negara tropis, Indonesia menyumbangkan kasus malaria terbanyak kedua di Asia, setelah India. Kementerian Kesehatan mencatat secara nasional pada tahun 2023 ada sebanyak 418.546 kasus positif malaria di Indonesia, dan pada tahun 2022 ada sebanyak 443.530 kasus positif.
Kementerian Kesehatan bersama BNPB terus mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dengan membersihkan lingkungan secara rutin, mengurangi populasi nyamuk dengan menebarkan ikan sebagai predator jentik nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk dengan tidur menggunakan kelambu atau obat antinyamuk.
Pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit atau klinik pun juga patut menjadi perhatian masyarakat sehingga penyakit tersebut bisa cepat ditangani.
Baca juga: Enam warga Lebak meninggal akibat Demam Berdarah Dengue
Menurut dia, data pada tahun 2023 mencatat jumlah positivity rate nasional baru sebesar 12,08 persen, padahal target pemerintah kurang dari 5 persen per tahun.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
