Hal itu disampaikan Menpora Dito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang melepas jilbab.
"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," katanya.
Dalam kesempatan itu, Dito mengkritisi argumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai tidak tegas terhadap polemik yang menuai sorotan publik tersebut.
Baca juga: BPIP: Lepas hijab Paskibraka demi keseragaman
"Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan preskon, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," katanya.
Dito menyayangkan situasi ini dan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu meskipun ada kebutuhan untuk keseragaman.
Menurut Dito, pihaknya telah melakukan investigasi dan pendalaman mengenai masalah ini.
Sejak 2022, kata Dito, seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP. Meskipun Paskibraka bukan lagi berada di bawah kewenangan Kemenpora, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pengelolaan yang baik bagi para peserta Paskibraka.
Baca juga: Komisi X DPR minta anggota Paskibraka putri tak lepas jilbab
"Tetapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka," katanya.
Saat ditanya mengenai arahan Presiden Jokowi terkait isu ini, Dito menyatakan bahwa belum ada arahan khusus karena kewenangan terkait Paskibraka berada di BPIP.
"Tentunya belum. Karena kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi ada BPIP," katanya.
Baca juga: Heru Budi: Paskibraka putri tetap berjilbab saat bertugas di IKN
Namun, ia sebagai menteri yang menangani anak muda akan tetap berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024