"Kabupaten Bantul masih belum mengeluarkan status siaga kekeringan, karena kami masih melihat situasi kondisi di lapangan seperti permintaan air bersih dari masyarakat," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul Antoni Hutagaol, di Bantul, Kamis.
Baca juga: DKPP sebut kemarau tidak berdampak pada lahan pertanian di Bantul
Menurut dia, yang menjadi pertimbangan penetapan status siaga darurat kekeringan di antaranya update cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan situasi permintaan air bersih dari masyarakat apakah sudah begitu banyak dan merata.
Dia mengatakan, sejauh ini wilayah Bantul baru ada lima permohonan distribusi air bersih dari masyarakat, dua dari lima lokasi itu karena pompa air yang rusak, dan semua lokasi sudah diberikan bantuan air bersih sesuai kebutuhan.
"Namun, dengan melihat situasi tersebut sampai saat ini kami segera berkoordinasi untuk status di Bantul. Kami juga akan koordinasi internal BPBD dengan PMI maupun Tagana Dinsos Bantul," katanya.
Baca juga: Bantul siapkan 18 titik sumur untuk pengairan sawah tepi Sungai Progo
Dia menyebutkan wilayah Bantul yang rawan terdampak kekeringan karena kemarau panjang dari hasil pemetaan di antaranya tersebar di sebagian Kecamatan Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, dan sebagian kecil di wilayah Pajangan dan Pandak.
"Wilayah yang rawan mengalami kekeringan di Bantul masih sama seperti dengan tahun 2023, namun tahun kemarin terjadi kemarau yang panjang," katanya.
Antoni mengatakan, untuk daerah yang memang nantinya masyarakat membutuhkan air bersih, karena kondisi air tanah yang semakin berkurang, bisa mengajukan bantuan air bersih ke BPBD Bantul dengan surat permohonan yang diketahui kelurahan.
Baca juga: Bantul susun regulasi aksi penataan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis
"Setelah mendapatkan bantuan air bersih, masyarakat diharapkan dapat menggunakan secara bijak sesuai kebutuhan yang utama, dan saling berbagi dengan tetangga sekitarnya," katanya.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
